KPK Jawab Luhut soal OTT Kampungan: Negara Ini Masih Ramai Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango, menjawab pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) cara kampungan.

Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan. Terutama korupsi yang masih marak terjadi saat ini.

"Tanya beliau apa alasannya. Nyatanya bahwa digitalisasi belum bisa memberi jawaban semua. Negara ini tetap masih ramai dengan soal korupsi itu," kata Nawawi, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Padahal, kata Nawawi, digitalisasi diklaim sudah berkembang sangat pesat. Namun, nyatanya praktik korupsi masih terus terjadi.

"Meskipun digitalisasi itu udah sedemikian maju," tegas dia.

Luhut kembali menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap OTT yang dilakukan KPK. 

Menurut dia, KPK tak perlu melakukan OTT jika bisa menggunakan cara lain untuk menekan praktik korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Luhut di acara Pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional dan Ulang Tahun HIPMI ke-52 di Jakarta, Senin (10/6).

Dia menilai digitalisasi bisa jadi kunci pencegahan korupsi. Luhut mencontohkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) sebagai sistem satu pintu pengelolaan minerba di Indonesia jadi salah satunya.

"Dulu saya dibully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT? Ya enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, 'Wah enak tadi malam Mam', katanya. Kan repot," ucap Luhut.