KPK soal suap Meikarta: Tak mungkin buru tikus dengan bakar lumbung padi
KPK mengakui sering mendapat keluhan dari perusahaan terkait perizinan. Sebaliknya, perizinan mudah didapat jika ada uang suap.
Kasus suap perizinan proyek Meikarta masih terus diusut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan pengembang properti Lippo Group masih diselidiki.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan penyidik akan fokus kepada perusahaan yang menyuap untuk meloloskan perizinan proyek tersebut. Namun, sampai saat ini belum memastikan perusahaan mana yang terlibat praktik penyuapan. Meskipun, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) merupakan perusahaan yang menggarap pembangunan Meikarta.
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
-
Apa saja yang dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN? Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di antaranya Istana dan Kantor Presiden, Plaza Seremoni (lapangan upacara), kementerian koordinator (kemenko) yang terdiri gedung satu, dua, tiga dan empat, serta tapak rumah menteri dikebut pembangunannya.
"Tidak ada urusan dengan induknya. Kita tidak mungkin memburu tikus dengan membakar lumbung padi. Ya lubang tikusnya kita tutup," ujar Alex di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/11).
Ia mengakui sering mendapat keluhan dari perusahaan terkait perizinan. Sebaliknya, perizinan mudah didapat jika ada uang suap.
"Korporasi karena merasa terjepit ya keluar uang. Kalau soal perizinan kita benahi perizinan di Pemkab Bekasi. Paradigma sudah jauh beda, di mana presiden sendiri mendorong izin dipermudah jangan dipersulit," ucapnya.
Diketahui, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
KPK sebelumnya sempat memeriksa CEO Lippo Group James Riady pada Selasa 30 Oktober 2018. Usai diperiksa James menegaskan pihaknya siap bekerja sama dengan KPK sebagai saksi, dalam mengusut kasus dugaan suap perizinan pembangunan megaproyek apartemen yang dilakukan PT MSU di Bekasi. James juga mengapresiasi KPK dalam upayanya menangani kasus ini.
"Kami mengapresiasi KPK dan proses yang sedang berjalan sejauh ini. Kami akan bekerja sama sebaik-baiknya dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan," kata James kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10).
Baca juga:
KPK periksa staf keuangan & Sespri Presdir Lippo Cikarang terkait suap izin Meikarta
KPK sarankan Pemkab Bekasi tinjau ulang izin Meikarta
KPK tak bakal sita Meikarta, persilakan proyek jalan terus
Pimpinan KPK yakin uang suap Meikarta berasal dari koorporasi Lippo Group
Fokus tangani kasus suap perizinan, KPK tak akan menyegel Meikarta
Dalami suap izin Meikarta, KPK periksa Direktur Keuangan Lippo Cikarang & Karawaci