Menteri Suharso Bongkar 'Keanehan' Anggaran Program Strategis Nasional: Judulnya Revolusi Mental tapi Buat Beli Motor Trail

Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa hari ini, Kamis (13/6). Rapat ini salah satunya membahas tentang keterbatasan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengatur alokasi APBN.

Dalam rapat, Suharso mengatakan, kementeriannya tidak bisa mengontrol secara rinci terkait anggaran yang terpakai dalam program-program pembangunan nasional. Alasannya, program-program tersebut banyak melibatkan kementerian lain. 

Suharso menyebut, tak sedikit anggaran yang digelontorkan untuk program-program nasional tidak tepat sasaran.

"Ini yang luar biasa, judulnya adalah mengenai revolusi mental, saya telusuri terus-terus (rincian anggaran) ujungnya adalah membeli motor trail. Saya pikir ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan," ucap Suharso.

"Tapi kami nggak kuasa bapak. Jadi kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual tapi ini ketindihan teknokratik, jadi kami ngerti tapi nggak bisa bergerak. Ini mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki. Karena pada akhirnya anggarannya tidak di kami, kami cuma alokasi kadang-kadang KL (Kementerian/Lembaga) bicara dengan Kementerian Keuangan dan tidak dilaporkan kepada kami bahwa mereka dapat berapa dan seterusnya," lanjutnya lagi.

Keluhan ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie OFP yang mempertanyakan peran Kementrian PPN/Bappenas dalam penajaman rincian usulan anggaran terhadap kementerian/lembaga yang turut terlibat dalam program pembangunan.

“Bapak kan punya fungsi perencanaan, kalau sejak awal di perencanaan kriterianya itu terukur bener pak itu kan bisa mengunci ketika KL menyusun kegiatannya," kata Dolfie.

Kemudian Dolfie menyarankan agar Kementerian PPN/Bappenas lebih tegas untuk menyaring kriteria-kriteria usulan anggaran yang diajukan.

“Bapak punya medium trilateral begitu kriterianya (kalau) nggak masuk hapus, memang yang dihadapi bapak ketua umum-ketua umum nah itu yang jadi sulit, nggak berani menghapus,” sambungnya.

Saran Dolfie tersebut mendapat sanggahan dari Suharso. Dia menjelaskan, proyek pembangunan yang masuk ke Kementrian PPN/Bappenas ada ribuan dan usulan anggaran yang diajukan oleh KL lain bisa menjadi bias.

“Misalnya Kementerian KKP dia belanja ikan untuk stunting, kemudian PUPERA memperbaiki airnya. Tapi pertanyaannya adalah waktu menunjukkan spasial targetting-nya itu bisa bias bapak, kami sudah melakukan itu tapi maaf pak kami nggak mampu,” ujar Suharso.

Suharso sendiri dengan tegas menyampaikan mengusulkan bahwa Kementrian PPN/Bappenas ke depannya tidak mau mengambil proyek-proyek pembangunan yang multitaking atau yang melibatkan banyak KL.

"Saya sekarang sampaikan pada teman-teman di Bappenas ini, kami semua tidak mau lagi pak ke depan multi-taking, kami cuma mau single take karena kalau ditaking ke mana-mana kejadiannya seperti ini," tukasnya.