Muhammadiyah Ingatkan soal Pansus Haji DPR: Jangan untuk Kepentingan Rivalitas Politik
Mu’ti mengingatkan Pansus Haji ini jangan sampai pembentukannya hanya sekedar kepentingan politik semata.
Pembentukan panitia khusus (pansus) angket Haji oleh DPR menuai pro dan kontra. Sebagaimana merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Tim Pengawas Haji DPR untuk mengevaluasi dari segi penyelenggaraan.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti pun menanggapi soal pro kontra dari pembentukan Pansus Haji adalah hak konstitusi dari DPR, sebagai bagian pengawasan terhadap pemerintahan.
âMembentuk Pansus itu hak konstitusional DPR, sebagai bagian dari tugas mengawasi jalannya pemerintahan,â ujar Muâti saat dihubungi.
Namun, Muâti mengingatkan terkait tujuan dari Pansus Haji ini, jangan sampai pembentukannya hanya sekedar kepentingan politik semata.
âAkan tetapi, pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji. Bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan,â ujarnya.
Sebab sejauh ini, Muâti memandang pelaksanaan Haji Tahun 1445 Hijriah atau 2024 yang diselenggarakan pemerintah berjalan baik. Dengan sejumlah capaian dan perbaikan yang berhasil ditorehkan.
âSaya mengikuti pemberitaan media, pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,â tuturnya.
Terima Kritik
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjawab terkait kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Menurutnya, pihaknya tidaklah anti kritik ketika banyak masukan yang diterima. Semua itu dianggapnya sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan haji ke depannya.
âKita sangat terbuka dengan kritik kita sangat terbuka dengan kritik karena kritik itu adalah vitamin buat kami, vitamin untuk terus memberikan perbaikan layanan terhadap umat,â tutur Yaqut kepada wartawan, Kamis (25/7).
Bahkan, pria yang akrab disapa Gus Yaqut menganggap setiap kritik ibaratkan vitamin. Sehingga dia mempersilahkan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan masukan atas pelaksanaan haji.
âBukan hanya jemaah haji di Indonesia tapi seluruh umat di Indonesia. Jadi semua kritik dipersilahkan, berikan kami kritik karena kritik bagi kami adalah vitamin,â tuturnya.
Sementara soal adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk DPR RI, Yaqut memastikan akan kooperatif apabila dipanggil untuk menjawab segala isu yang dipersoalkan oleh Pansus.
âInsyaallah kalau ada panggilan akan hadir. Itu kan proses yang dilindungi konstitusi. Kita akan ikuti semua proses karena semua proses dilindungi konstitusi dan diperbolehkan,â sebutnya.
- KPK Bicara Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Jet Pribadi Kaesang
- Said Abdullah Harap Pemerintahan Prabowo Jalankan Ajaran Bung Karno
- Kecam Keras Israel, Pangeran MBS Kembali Tegaskan Tidak Ada Normalisasi Tanpa Negara Palestina Merdeka
- Kemenag Sudah Bayarkan Asuransi Jiwa 497 Jemaah Haji Wafat, 8 Orang Dapat Tambahan dari Maskapai Senilai Rp125 Juta
- Ibu Hamil Keguguran Akibat Diseruduk Anjing, Pemilik Hewan Didenda Rp 193 juta
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024