Ombudsman Minta Polisi dan Pemerintah Serius Tangani TKW Korban Perdagangan Orang
Anggota Ombudsman Bidang Hukum dan Peradilan, Ninik Rahayu, menilai, lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab perdagangan calon TKW masih terjadi hingga saat ini.
Ombudsman menyoroti ragam isu pelayanan publik yang hingga kini masih marak terjadi. Salah satunya kasus perdagangan orang yang dialami para Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia.
"Terkait perdagangan calon TKW, pihak kepolisian diharapkan lebih pro aktif menyisir lokasi-lokasi dugaan terjadinya perdagangan orang," kata Anggota Ombudsman Bidang Hukum dan Peradilan, Ninik Rahayu, di sebuah diskusi di Kantor Ombudsman, Kamis (12/9).
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
-
Siapa yang memberi Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan? Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal munculnya pro dan kontra dalam kenaikan pangkat Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan TNI.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan Atang Sendjaja meninggal? Pada 29 Juli di tahun itu menjadi hari duka bagi AURI.
-
Kapan Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
Dia menilai, lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab perdagangan calon TKW masih terjadi hingga saat ini. "Selain itu terkait tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan pada pekerja migran itu," sambungnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah memberikan perlindungan pada calon TKW yang akan bekerja di negeri orang. Sehingga tidak ada lagi eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi yang mereka alami.
"Keseriusan untuk melindungi masyarakat dari korban tindak pidana perdagangan orang sudah seharusnya menjadi agenda prioritas pemerintah," tutup Ninik.
Reporter Magang: Chicilia Inge
Baca juga:
Penyedia Jasa Threesome di Serang Dijerat Tindak Pidana Perdagangan Orang
Bongkar Praktik Perdagangan Orang via Medsos di Kepri, Polisi Bekuk 2 Pelaku
Jadi Korban Perdagangan Orang, Warga Singkawang Alami KDRT Minta Dipulangkan
Pakistan Tangkap 8 WN China atas Dugaan Perdagangan Orang Bermodus Pengantin Pesanan
Berkedok Pengantin Pesanan, WNI Banyak Jadi Korban Perdagangan Orang di China
16 Marinir AS Ditangkap atas Dugaan Narkoba dan Selundupkan Migran
Tante Jual Keponakan yang Masih Siswi SMP Rp10 Juta, Alasan untuk Biaya Sekolah