Pemerintah Diminta Fokus Tangani Pandemi Bukan RUU Omnibus Law
Jika dirinci, Uchok melihat yang diuntungkan dari kebijakan Kartu Prakerja tersebut bukan para pekerja yang terkena dampak Covid-19. Namun, vendor penyedia modul pendidikan yang mendapatkan keuntungan.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai banyak kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan situasi saat ini. Contohnya adalah pemerintah yang masih ngotot untuk menjalankan Omnibus Law dan pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Program Kartu Prakerja yang digagas Kantor Menko Perekonomian dinilai sangat tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di saat ekonomi mengalami pelemahan dan banyak pekerja di PHK, Kartu Prakerja tidak memberikan manfaat apapun. Bahkan terkesan Kartu Prakerja ini dipaksakan oleh Kantor Menko Perekonomian.
-
Apa saja yang dipuji DPR tentang kinerja Ditjen Imigrasi? “Selaku mitra kerja Kemenkumham sekaligus Ditjen Imigrasi, saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Imigrasi ke-74. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi berbagai pencapaian dari Ditjen Imigrasi yang sangat inovatif,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (26/1).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Apa yang menjadi kekhawatiran DPR terkait keterlibatan Ormas dan satpam dalam pengamanan Pemilu 2024? Sebab Sahroni melihat, akan ada saja oknum yang berpotensi menyalahgunakan program yang diinisiasi Polda Metro Jaya ini. “Jangan karena telah dilibatkan, jadi ada oknum yang ‘mentang-mentang’ dan menggunakan posisinya dengan semena-mena di lapangan. Untuk menekan masyarakat lah atau apa pun itu, malah hilang nanti esensi program ini," katanya.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana Kemnaker berencana untuk mengimplementasikan panduan deklarasi tentang peningkatan daya saing pekerja? “Intinya panduan ini adalah konsep transisi yang adil, yang mendukung peralihan menuju perekonomian yang berkelanjutan dan adil dalam menghadapi dinamika tantangan ketenagakerjaan seperti dampak pandemi dan digitalisasi,” ujarnya.
Jika dirinci, Uchok melihat yang diuntungkan dari kebijakan Kartu Prakerja tersebut bukan para pekerja yang terkena dampak Covid-19. Namun, vendor penyedia modul pendidikan yang mendapatkan keuntungan.
"Program Kartu Prakerja tidak aktual. Buruh atau pekerja yang di PHK tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari program yang dibuat Kantor Menko Perekonomian. Saya minta program tersebut dibatalkan saja. Seharusnya kartu Prakerja itu diberikan pemerintah dalam bentuk tunai saja. Jadi pembelian modul itu tidak ada gunanya sama sekali karena di google banyak modul pelatihan yang gratis," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4).
Sementara untuk Omnibus Law, Uchok melihat, tidak ada urgensinya sama sekali pemerintah membahas aturan tersebut dengan DPR. Seharusnya pemerintah fokus dahulu pada penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
"Nampaknya saat ini yang terjadi adalah pemerintah melalui Kantor Menko Perekonomian yang melakukan provokasi buruh dan masyarakat untuk turun ke jalan. Jika sampai buruh terprovokasi maka ini kesalahan pemerintah sendiri," jelasnya.
Dia mengungkapkan, biang kerok dari program Kartu Prakerja dan masih terus berjalannya Omnibus Law adalah Airlangga Hartarto. Indikasi ini dapat dilihat dari Airlangga yang terus ngotot untuk menjalankan dua program tersebut. Padahal banyak kalangan masyarakat menentang Omnibus Law dan Program Kartu Prakerja.
"Jika dia ngak mau dianggap biang kerok, seharusnya Airlangga dapat mencabut Omnibus Law dan Kartu Prakerja. Karena dia juga yang memutuskan Omnibus Law dan Kartu Prakerja ini berjalan terus. Jika dia ngotot pasti dia punya kepentingan terselubung. Harusnya pemerintah mau mendengarkan dan tau kebutuhan rakyatnya. Bukan mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu," tegasnya.
Agar Indonesia bisa melewati masa pandemi, Uchok menyarankan, pemerintah fokus menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19. Tanpa penyelesaian yang tuntas terhadap Covid-19, bisa dipastikan tak akan ada investor yang masuk ke Indonesia.
"Pemerintah kejar Omnibus Law namun Covid-19 masih ada, ngak mungkin ada investor mau masuk. Apa lagi saat ini yang digadang-gadang sebagai investor ke Indonesia adalah China. China sendiri saat ini mengalami kontraksi ekonomi. Jika pemerintah enggak fokus menangani Covid-19 disaat negara lain sudah melewati masa sulit, Indonesia malah ketinggalan," tutupnya.
Baca juga:
Genjot Pemulihan Usai Corona, Pengusaha Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Terus Jalan
Fraksi PKS DPR Gabung Panja RUU Cipta Kerja Setelah Pandemi Covid-19 Berakhir
DPR akan Gelar RDPU Bahas RUU Cipta Kerja dengan Pakar
RUU Cipta Kerja Dinilai Bagian dari Reformasi Ekonomi Indonesia
Ini Daftar Nama 37 Anggota Panja DPR RUU Cipta Kerja
Lapangan Kerja Makin Sulit, RUU Cipta Kerja Dinilai Bisa Jadi Solusi