Pimpinan Komisi III DPR RI Minta PSI Awasi Pansus Dana Janggal di Kemenkeu
Sahroni mengungkapkan hampir seluruh anggota fraksi di Komisi III DPR RI menginginkan agar dibentuknya Pansus. Pembentukan itu, guna memecahkan persoalan yang membuat publik heboh.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan pihaknya telah merencanakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus), terkait masalah dana janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu dia pertegas lantaran PSI mendesak agar Komisi III segera ungkap transaksi janggal itu.
"Sudah dari awal kita rencanakan pansus, PSI kawal saja agar ini terbuka terang benderang," kata Sahroni, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/4).
-
Kenapa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa yang menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni terkait tragedi di Padang? Imbauan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti tragedi meninggalnya seorang bocah berusia 8 tahun karena tertimpa tembok yang ditabrak motor oleh anak SMP di Padang.
-
Kapan Ahmad Sahroni menjabat sebagai Bendahara Umum DPP NasDem? Sementara untuk di internal partai Nasdem, Sahroni dipercaya menjabat sebagai Bendahara Umum DPP NasDem sejak 2019 hingga saat ini.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Kenapa forum Paku Integritas dianggap penting oleh Ahmad Sahroni? “Inisiatif KPK bagus sekali, sangat layak diapresiasi. Karena memang, beberapa tahun belakangan ini, agenda pemberantasan korupsi kita sedang gencar-gencarnya. Dan bukan hanya KPK, tapi juga dilakukan oleh seluruh institusi penegak hukum lainnya."
Dia mengungkapkan hampir seluruh anggota fraksi di Komisi III DPR RI menginginkan agar dibentuknya Pansus. Pembentukan itu, guna memecahkan persoalan yang membuat publik heboh.
"Para fraksi yang kemarin rapat kebanyakan menginginkan pansus," tegasnya.
Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, tak mudah untuk membongkar transaksi janggal di Kemenkeu tersebut, sehingga Fraksi Demokrat menyatakan setuju jika dibentuk Pansus.
"Membongkar TPPU memang tidak mudah, namun jika mendasarkan laporan PPATK dugaan TPPU 349 T di lingkungan Kemenkeu begitu nyata, sejak awal beberapa anggota Komisi dan Fraksi termasuk Demokrat sepakat untuk mendalaminya melalui Pansus Angket," kata dia.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menantang DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu, karena temuan tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar jejaring praktik pencucian uang oleh aparatur negara.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan, pembentukan Pansus ini sangat mendesak. Sebab, berdasarkan penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, setidaknya ada 491 ASN di Kemenkeu, 13 ASN kementerian/lembaga lain dan 570 pihak non-ASN terlibat.
“Dugaan kasus transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementrian keuangan bisa jadi pintu masuk untuk membongkar jejaring pencucian uang oleh aparatur negara yang melibatkan banyak sekali pejabat kementerian,” kata dia, dalam keterangan tertulis, Senin (3/4).
Untuk itu, PSI meminta DPR segera membentuk pansus. Jika kasus ini melaju tanpa pengawalan spesial atau memperlihatkan kesungguhan sebagai elite politik, dia khawatir, upaya memberantas tindak pidana pencucian uang akan sulit dilakukan.
“Sekali lagi, PSI minta segera dibentuk Pansus DPR terkait kasus dugaan transaksi janggal Rp349 triliun. Rakyat sedang menunggu niat baik DPR,” imbuhnya.
(mdk/fik)