Raker dengan Komisi VIII, Menteri Agama klarifikasi soal daftar 200 mubalig
Lanjut Lukman, rilis ini merupakan tahap pertama yang akan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring dengan masuknya masukan dari ormas Islam dan pihak lain yang terus menyampaikan kepada Kementerian Agama.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengklarifikasi soal 200 nama mubalig atau penceramah yang dirilis Kementerian Agama. Dia menjelaskan hal ini menuai polemik disebabkan para pihak belum memahami betul latar belakang informasi yang dirilis Kementerian Agama.
"Rilis 200 nama itu sesungguhnya bagian yang tidak terpisahkan dari pemberitaan yang kami turunkan yang dibuat oleh Kemenag, di mana dalam pemberitaan itu sebenarnya berisi tentang latar belakang bagaimana proses mendapatkan nama nama itu? Lalu kenapa jumlahnya 200? Kenapa orang orang nya seperti itu? Bahkan secara tegas kami jelaskan bahwa sifat rilis ini yang hakikatnya adalah sementara," kata Lukman saat Raker bersama Komisi VIII di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (24/5).
-
Kapan Lukman Hakim meninggal? Lukman Hakim meninggal di Bonn pada 20 Agustus 1966.
-
Apa yang diminta oleh Komisi III DPR kepada kepolisian terkait kematian Afif Maulana? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Di mana Mochammad Afifuddin lahir? Dikutip dari situs KPU, Mochammad Afifuddin biasa disapa Afif, lahir pada 1 Februari 1980 di Sidoarjo, Jawa Timur.
Lanjut Lukman, rilis ini merupakan tahap pertama yang akan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring dengan masuknya masukan dari ormas Islam dan pihak lain yang terus menyampaikan kepada Kementerian Agama.
"Karena dalam berita itu kami juga cantumkan nomor kontak kami dalam bentuk WhatsApp untuk juga kami bisa menerima masukan terhadap rilis yang kami keluarkan. Jadi sebagai call center agar publik bisa merespon 200 mubalig mungkin ada yang ingin menambahkan, keberatan," tuturnya.
Meski demikian, Kemenag menyadari dan memaklumi jika kemudian publik hanya membaca rilis tersebut tanpa penjelasan berita yang menjelaskan konteksnya dan timbul banyak tafsiran.
Kemenag juga sudah menyampaikan hal ini kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI pun telah mengadakan rapat dengan mengundang sejumlah ormas guna mendalami dan mencermati 200 nama tersebut. Serta nantinya oleh MUI akan menyampaikan sikap terhadap nama nama itu.
"Tentu menimbulkan banyak tafsiran, sebagaimana masukkan bahkan kritik kritik. Kenapa ada ulama enggak ada di situ, justru yang enggak dikenal ada di situ. Semua itu terjadi karena kami dapat dari sejumlah ormas, belajar dari masukan dan kritik dari sejumlah kalangan. Kami menerima banyak masukan, bahkan lebih dari 200 nama itu seluruhnya baik rilis pertama, kami sampaikan kepada MUI," ujar Lukman.
Di kesempatan sama, Anggota Komisi VIII dari fraksi PAN Yandri Susanto mengapresiasi jika sebelumnya Lukman sudah meminta maaf kepada publik. Namun dia meminta Kemenag mencabut rilis tersebut.
"Bapak sudah minta maaf bagus pak, tapi jangan diteruskan lagi pak," ucapnya dalam rapat.
Yandri juga tak ingin kementerian Agama menjadi lembaga superior yang dapat mengklasifikasikan figur ulama tersebut baik atau buruk. "Jadi saran saya pak menteri kita akhiri saja, dan semua memaklumi kekeliruan itu semua," tandasnya.
Politisi Golkar Ace Hasan juga menimpali, terkait rilis ini Kementerian Agama seperti event organizer. Dia meminta Kemenag menyerahkan pemuka agama kepada masyarakat serta organisasi organisasi Islam.
"Sehingga kehidupan beragama ini tumbuh dari bawah, bukan dari atas pemerintah yang berpihak," tutup Ace.
Baca juga:
Soal daftar 200 mubalig, Jokowi sebut 'tanya ke Kemenag saja'
Rekomendasi 200 mubalig dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial
MUI akan sertifikasi mubalig di tanah air
ICMI nilai Kemenag tak perlu keluarkan rekomendasi 200 mubalig
Airlangga sebut rekomendasi mubalig hanya konsumsi menteri, tapi bocor ke publik
Politikus PDIP sebut Menag gagal paham keluarkan rekomendasi 200 mubalig