Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini
Kepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat membahas laporan keuangan empat mitra kerja tersebut.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi XI DPR telah memperoleh penjelasan tentang laporan keuangan LKPP, BPK, BPKP, dan BPS Tahun Anggaran 2023. Kedua, Komisi XI DPR mengapresiasi capaian opini WTP LKPP, BPK, BPKP, dan BPS untuk APBN TA 2023.
- Kepala BIN Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR, Bahas 100 Hari Kerja Sampai Pilkada 2024
- Seluruh Fraksi Komisi I DPR Hadir saat Rapat Terakhir Bareng Prabowo
- Rapat Kerja Anggaran Bersama DPR, Kemenhan: Kebutuhan Anggaran Keamanan dan TNI Tahun 2025 Sebesar Rp353,525 Triliun
- Komisi II Setujui PKPU Pilkada Akomodir Putusan MK: Terima Kasih Adik-adik Mahasiswa
Ketiga, Sekjen BPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Plt Kepala BPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Kantor Akuntan Publik, BPK dan Komisi XI DPR atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Serta, melaporkan tindak lanjut tersebut kepada Komisi XI DPR.
Keempat, Kepala LKPP meningkatkan kinerja LKPP yang ditunjukkan dengan kualitas kinerja dalam mencapai hal-hal sebagai berikut. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Meningkatkan porsi pelaku usaha mikro kecil, dan koperasi. Mewujudkan proses pengadaan yang transparan. Memaksimalkan efisiensi belanja Pemerintah. Dan mempercepat penyerapan anggaran.
"Ini kita mau pertegas penggunaan produk dalam negeri jangan sampai ada yang memainkan atas nama pro dalam negeri, padahal belinya juga dari China," tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara.
Kelima, BPK meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas.
Keenam, BPKP memperkuat dan meningkatkan pengawasan pembangunan Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, Badan Usaha, mengoptimalkan penerimaan negara atau daerah, penyelenggaraan belanja yang efektif dan efisien, dan tata kelola pengawasan yang unggul, akuntabel, dan sehat.
Ketujuh, BPS meningkatkan kualitas data statistik yang digunakan sebagai basis perencanaan, monitoring, dan evaluasi bagi pemangku kepentingan. "Kita setuju yak kesimpulan," kata politisi Fraksi PPP ini.
Sementara Kepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
"Mudah-mudahan berikutnya kami terus senantiasa diberikan dukungan dan arahan dari Bapak Pimpinan, serta seluruh anggota Komisi XI agar kinerja kami semakin oke dan semakin hebat," ujar Hendrar.
Anggota Komisi XI DPR Musthofa bisa menerima laporan keuangan LKPP, BPKP, BPK dan BPS ini. Apalagi dia melihat laporan keuangan ini sudah cukup bagus, hasil audit juga tidak ada masalah dan semuanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Setelah kita terima, tindak lanjut yang bagaimana untuk ke depan ini seharusnya baik. Karena kalau bicara WTP, ini semua WTP. Tapi WTP-nya jangan sampai wajar tanpa pemeriksaan ya," selorohnya.
Amir Uskara menimpali, pada prinsipnya, baik BPKP, LKPP, BPK maupun BPS merupakan mitra kerja yang selama ini intens melakukan komunikasi dan pengawasan digital dengan Komisi XI DPR.