Sentilan Anggota DPR buat Polisi Usai Hakim PN Bandung Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan
Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah
Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah
- DPR Sentil Polisi soal Kasus Pegi Setiawan: Jangan Lagi Rakyat jadi Kambing Hitam
- Pimpinan DPR Desak Kapolri Pelototi Anak Buah Buntut Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan: Ini Menyedihkan
- Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
- 196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024
Sentilan Anggota DPR buat Polisi Usai Hakim PN Bandung Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan
Pengadilan Negeri (PN) Bandung, mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan. Sehingga, penangkapan dan penetapan tersangka terhadapnya terkait kasus tewasnya Vina Dewi Arsita alias Vina dan Ekky menjadi tidak sah.
Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto ingin agar penegak hukum harus profesional dalam menegakkan hukum.
"Kita semua berharap bahwa penegak hukum harus lebih hati-hati dan prudent (bijaksana) dalam melakukan penegakan hukum agar tidak ada keadilan yang terkoyak. Penegak hukum harus mampu menegakkan hukum secara transparan, profesional dan akuntable," kata Didik saat dihubungi, Selasa (9/7).
"Harus proper dan adil, jangan sampai menegakkan hukum dengan melanggar hukum," sambungnya.
Ia menjelaskan, hakim dalam Putusan Pra Peradilan kasus Pegi Setiawan pada pokoknya telah memutus tentang ketidakabsahan penetapan tersangka oleh penyidik.
Meskipun putusan Pra Peradilan ini dijelaskannya hanya menguji aspek formil dalam penegakan hukum pidana, kesalahan dalam menegakkan hukum bisa merugikan baik bagi tersangka maupun bagi masyarakat umum.
"Karena, aspek formil sangat menentukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan materi pokok perkara. Dan jika kesalahan sudah terjadi pada aspek formil maka aspek materil juga berpotensi terjadi kesalahan dan berujung pada kesalahan dalam menghukum seseorang," jelasnya.
Oleh karenanya, penegak hukum diminta harus mampu menegakkan hukum secara transparan, profesional dan akuntable. Harus proper dan adil, jangan sampai menegakkan hukum dengan melanggar hukum.
"Untuk itu kita semua berharap bahwa penegak hukum harus lebih hati-hati dan prudent dalam melakukan penegakan hukum agar tidak ada keadilan yang terkoyak," pungkasnya.
Sebelumnya, Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah. Majelis hakim meminta Polda Jabar segera membebaskannya.
Hal itu terungkap dalam sidang putusan praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (8/7).
"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan.
Sontak putusan itu direspon para pendukung Pegi Setiawan dengan sorak sorai. Tim pengacara pun langsung mengeluarkan ekspresi lega dan bahagia.
Dengan putusan itu, penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat terhadap Pegi diminta segera dihentikan.
Dalam putusannya, Hakim menilai penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.
Oleh karena itu, Kabid Hukum Polda Jawa Barat diminta segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.
"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.