Sinergitas LKPP dan KPU dalam Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Mampu Hemat Anggaran hingga Rp400 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat pengadaan logistik pemilu 2024.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau biasa disapa Hendi menjelaskan, atas kerja sama dalam pengadaan logistik pemilu 2024 mampu menghemat anggaran hingga Rp400 miliar.

Hendi mengatakan, dalam pengadaan logistik untuk Pemilu 2024 LKPP menggunakan metode e-catalog. Yang mana, e-catalog menjadi wadah antara KPU dan penyedia jasa.

"Kita dengan KPU sudah bekerja sama ada konsolidasi pengadaan terkait dengan produk-produk logistik yang ada di KPU untuk pemilu," kata Hendi, saat diwawancarai di SCTV Tower, Jakarta, Senin (18/3).

"Dan alhamdullilah angka sekitar Rp400 miliar yang bisa diefisiensi lewat model konsolidasi pengadaan dan juga melalui metode e-katalog antara KPU dan penyedia jasa," ujar dia.

Sebagai informasi, E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Sebagai salah satu aplikasi yang menjadi 'Peluru' dalam sistem pengadaan pemerintah, e-katalog berinovasi dengan bertambahnya fasilitas 'Pelayanan Informasi' pada laman e-katalog untuk kemudahan pengecekan jadwal dan status kontrak katalog bagi penyedia.

Penambahan fitur ini didasari atas kebutuhan penyedia akan informasi terbaru seputar status pemrosesan pada tahap prakatalog.

Fitur ini memberikan efisiensi bagi para penyedia, karena penyedia tidak perlu datang langsung ke LKPP hanya untuk mencari informasi seputar informasi seputar katalog.