Wamendagri: Tidak Ada Penundaan Pilkada di Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi
"Tidak, tidak ada penundaan waktu pencoblosan. Semua sesuai jadwal," kata Bima.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menegaskan, tidak ada penundaan pencoblosan atau pemungutan suara Pilkada 2024 di kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Tidak, tidak ada penundaan waktu pencoblosan. Semua sesuai jadwal," kata Bima di sela rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri dan sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
- Parah! Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Terima Bantuan Kedaluwarsa dari BNPB
- Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Hampir Sepekan, Pengungsi Mengeluh Kekurangan Pakaian
- Gerak Cepat BRI Peduli Bantu Korban Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki
- Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, BRI Peduli Turun Tangan Bantu Sembako Hingga Obat-obatan
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Kabupaten Flores Timur, NTT, untuk mengambil langkah antisipasi agar warga terdampak dapat tetap menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024.
"Jadi Dukcapil akan mencetak surat keterangan identitas untuk supaya (warga terdampak erupsi) mendapatkan hak untuk memilih. Kemudian ada sekitar 29 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang akan nanti disiapkan karena terdampak. Secara keseluruhan semua berjalan lancar persiapan-persiapan itu," tuturnya.
Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto pun memastikan, tidak ada hambatan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
"Tidak ada (hambatan). Jadi kami berupaya tidak ada," kata Andriko, dilansir Antara.
Dia menuturkan bahwa akan ada puluhan TPS-TPS khusus yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah lokasi pengungsian warga.
"Bahkan (warga) yang belum terdapat perekaman E-KTP pun kami lakukan terus, agar semua yang berumur cukup untuk memilih, dapat direkam, sehingga memiliki KTP elektronik dan bisa memilih," ujarnya.
Dia juga mengatakan, pihaknya saat ini sedang memonitor ketat distribusi logistik Pilkada 2024 di wilayahnya guna memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi di NTT berjalan lancar.
"Tadi catatan saya memang ada beberapa kabupaten/kota yang distribusi logistik pemilunya masih 98 (persen), tapi itu tanggal 15 November yang lalu. Saya yakin bupati dan wali kota tadi sudah bersepakat bahwa akan segera 100 persen distribusi logistik di masing-masing titik itu," katanya.
Dia pun berharap Pemilu 2024 di NTT berlangsung secara lancar dan berkualitas guna menghasilkan kepala daerah yang berkualitas pula sebagaimana pilihan rakyat demi membawa NTT lebih baik lagi ke depannya.
Dia menambahkan, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI ditegaskan pula kebijakan penghentian sementara bantuan sosial (bansos) jelang Pilkada 2024 dikecualikan untuk wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
"Kasus di Lewotobi berbeda, Lewotobi adalah bencana alam sehingga masyarakat membutuhkan bantuan logistik yang memadai," jelasnya.