1 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Komisi III DPR Beri Catatan Soal Penegakan Hukum
"Banyak sindikat narkoba international yang ditangkap, dan upaya pengungkapan ini tidak terhenti karena adanya pandemi. Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal ini,” sambungnya.
Genap satu tahun Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin memimpin Indonesia hari ini, Selasa (20/10). Komisi III DPR yang membidangi hukum memberikan catatan perjalanan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini, misalnya, terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Selasa (20/10).
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Kapan Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mencoblos? Ma’ruf dan keluarga dijadwalkan menggunakan hak pilihnya pukul 09.00 Wib.
-
Siapa yang bertemu dengan Wapres Maruf Amin? Wapres Ma'ruf Amin sempat bertemu dengan Duta Besar Regional untuk UNICEF Asia Timur dan Pasifik, Choi Siwon yang menjadi salah satu pembicara di ASEAN Business and Investment Summit usai acara ASEAN Business Awards (ABA) di Jakarta.
-
Siapa yang menunjuk Wapres Ma'ruf sebagai Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sahroni juga menyebutkan, selama satu tahun ke belakang ini, polisi telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29 ribu kasus narkoba.
"Banyak sindikat narkoba international yang ditangkap, dan upaya pengungkapan ini tidak terhenti karena adanya pandemi. Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal ini,” sambungnya.
Keamanan Terjaga
Sahroni juga menambahkan, dalam kondisi Covid-19 saat ini, pemerintahan Jokowi menghadapi banyak hambatan, namun hingga saat ini, situasi keamanan di dalam negeri masih terjaga.
“Ini tentunya sangat kita apresiasi, karena di negara lain, adanya pandemi bikin kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam. Namun kita lihat di Indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif,” tambahnya lagi.
Meski begitu, Sahroni tidak menampik bahwa dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang perlu dikritikan publik.
“Itu tidak apa-apa. Dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus kita hargai. Kami di Komisi III siap bekerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang Kumham dan akan selalu mendengar aspirasi masyarakat,” tandasnya.
(mdk/rnd)