Anggota Komisi II DPR Usul Mendagri Tito Jadi Orkestrator Pilkada 2020
"Gini Mendagri punya sampai ke bawah, Mendagri pembina para kepala daerah. Mendagri bekas Kapolri, sehingga dengan segala halnya sudah fungsikan saja dia (Mendagri) sebagai orkestrator," tambah dia.
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengusulkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengambil alih atau mengkoordinasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 nanti. Menurutnya, dengan orkestra dipegang Mendagri, Pilkada dapat diatur dengan baik agar protokol kesehatan terlaksana.
"Harus ada yang berani mengambil orkestrasi saya berkali-kali menyarankan Pak Mendagri yang ngambil atau Presiden memberikan Mendagri," ujar Mardani dalam diskusi virtual Pilkada Di Tengah Pandemi, Sabtu (26/9).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
Mardani menilai, dengan Pilkada diambil alih Kemendagri, seluruh elemen hingga aparat-aparat desa bisa dikerahkan. Terlebih, dengan bekal Tito yang bekas Kapolri.
"Mendagri sampai tingkat aparat desa mereka punya, tinggal tugasnya jelas pokoknya pastikan protokol Covid-19, enggak ada cawe-cawe terhadap proses Pilkadanya, nah ada proses Pilkada ada Bawaslu bisa melaporkan," jelasnya.
"Gini Mendagri punya sampai ke bawah, Mendagri pembina para kepala daerah. Mendagri bekas Kapolri, sehingga dengan segala halnya sudah fungsikan saja dia (Mendagri) sebagai orkestrator," tambah dia.
Menurut politikus PKS itu, dengan dipegang Mendagri, Pilkada ini bisa menjadi salah satu momen unjuk kekuatan bangsa Indonesia mampu menggelar hajatan besar di tengah pandemi Covid-19.
"Dari awal sekali saya ingtkan Pak Mendagri, Pilkada ini akan jadi salah satu momen bangsa Indonesia di tengah pandemi bisa melakukan kegiatan masal terencana rapih tidak jadi cluster baru kalau orkrestrasinya kuat karena itu," pungkasnya.
Baca juga:
Gibran-Teguh dan Bajo Tandatangani Pakta Integritas dan Deklarasi Kampanye Damai
KPU: Masih Ada 8 Pasangan Calon Kepala Daerah Positif Covid-19
Selain Pengumpulan Massa, Bawaslu Ingatkan Calon Kepala Daerah Soal Politik Uang
DPR Usul Sanksi Pengguguran agar Calon Kepala Daerah Tertib Protokol Kesehatan
KPU Ingatkan Aturan Kampanye juga Mengikat Paslon Tunggal