Baleg DPR Fraksi PKS: Secara Fitrah Manusia Menolak Minuman Beralkohol
Dia menuturkan, RUU Minol belum matang dan masih tahap harmonisasi. Nantinya akan dibuat peraturan turunan atau peraturan pemerintah (PP) dalam pasal terkait di RUU Minol.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengungkapkan, sanksi pengecualian di Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (Minol) masih didiskusikan. Dia menjelaskan, tidak serta merta mengonsumsi alkohol dipidana.
"Perlu didiskusikan apakah regulasinya itu sanksinya itu adalah sanksi dikenakan sejak dia minum minuman alkohol lalu kemudian ada pengecualian misalnya, baik untuk farmasi, pengobatan, ritual keagamaan, kepentingan tourism, di tempat tempat tertentu," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (18/11).
-
Kapan Curug Leuwi Batok ramai pengunjung? Para wisatawan yang menginap di tenda juga menantikan waktu terbaik berenang di sana, yakni pada pagi hari ataupun sore hari.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Bagaimana Dudung Abdurachman menikmati kerak telor di PRJ? Dia dan sang istri bahkan duduk di atas kursi. Sembari menyaksikan sang penjual membuat jajanan khas Betawi itu, Dudung dan istri sesekali nampak berbincang santai. Usai kerak telor tersaji, eks Pangkostrad itu lantas menikmatinya secara langsung di lokasi. Dia dan sang istri begitu lahap dalam sepiring kerak telor berdua.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
Dia menuturkan, RUU Minol belum matang dan masih tahap harmonisasi. Nantinya akan dibuat peraturan turunan atau peraturan pemerintah (PP) dalam pasal terkait di RUU Minol.
"PP itu artinya belum kelihatan intinya ketika kita di situ di dalam pasal 5,6,7 (RUU Minol) misalnya larangan untuk memproduksi, memproduksi seperti apa yang dilarang, itu belum kita turunkan, lalu mengonsumsi seperti apa yang dilarang, itu belum didetailkan, memang pendetailan di sana, karena itu perlu masukan seluas luasnya dari masyarakat," terangnya.
Meksi ada pengecualian, menurut dia, bahwa secara fitrah manusia menolaknya minuman beralkohol. Kecuali dirinya sedang frustrasi atau stres.
"Tetapi secara fitrah manusia itu kan menolak minuman beralkohol, kecuali orang itu sedang kepepet, umumnya orang minum alkohol karena ada sebab, mungkin karena stres, frustrasi, kepepet," katanya.
"Tetapi kalau normal pasti gak mau, jadi kalau secara fitrah menolak, kenapa sih khawatir kita mau membuat suatu rancangan yang disebut sebagai ladang minuman beralkohol," pungkasnya.
Baca juga:
Nasib Ciu Bekonang Terancam RUU Larangan Minuman Beralkohol
PKS Jelaskan Dasar Usulan RUU Minol: Dampak Minuman Beralkohol Negatif Semua
Komnas Perempuan Soal RUU Larangan Minol: Harus Dibedakan Antara Kebutuhan dan Aturan
Baleg DPR: RUU Minuman Beralkohol Bukan Serta Merta Atas Nama Agama
Wasekjen PPP Sebut RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk Lindungi Moral Bangsa