Baleg DPR sebut pasal hak imunitas di UU MD3 usulan pemerintah
Menurutnya Presiden Jokowi cenderung ingkar dengan keputusan yang telah dibuat terkait UU MD3 ini termasuk dengan pasal 245 yang menjadi sorotan. Padahal revisi itu disepakati bersama pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan DPR.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, usulan hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) khususnya pasal 245 adalah usulan dari pemerintah. Awalnya, kata Supratman, DPR mengusulkan hak imunitas hanya berlaku untuk para pimpinan saja.
"Pemerintah lah, untuk menambahkan itu. Kemudian hak angket kepada semua warga negara justru kami kan awalnya khususkan kepada pejabat negara dan pemerintah. Pemerintah maunya kepada semua orang gitu kan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kapan UU MD3 direncanakan akan direvisi? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak akan ada revisi revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) untuk mengubah aturan posisi ketua DPR RI hingga periode 2019-2024 selesai.
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.
-
Apa kepanjangan dari UMR? Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional. Sederhananya, UMR adalah tetapan besaran upah minimum bagi pekerja atau buruh di taraf regional.
Menurutnya Presiden Jokowi cenderung ingkar dengan keputusan yang telah dibuat terkait UU MD3 ini termasuk dengan pasal 245 yang menjadi sorotan. Padahal revisi itu disepakati bersama pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan DPR.
"Jadi kalau pemerintah dalam hal ini presiden mau mengingkari yah biarkan saja publik menilai pemerintah presiden tidak konsisten terhadap orang yang sudah ditugaskan untuk membahas itu dalam mengambil keputusan kemudian ada suara dipublik beliau mengabaikan terhadap keputusan yang sudah dipercayakan ya terserah presiden," ungkapnya.
Diketahui, Jokowi tengah mengkaji lagi pentingnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan UU MD3 yang telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna. Sebagai informasi, dalam pasal 245 ayat (1) berbunyi, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR dengan pidana tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugasnya. 229 setelah mendapat persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD."
Ayat (2) berbunyi "tanda terima ayat 7 tidak berlaku anggota DPR:
(a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
(b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau
(c) disangka melakukan tindak pidana khusus.
Baca juga:
Fahri Hamzah sebut Jokowi terhasut orang luar jika terbitkan Perppu MD3
Ketua Baleg DPR pertanyakan leadership Jokowi jika terbitkan Perppu MD3
Usai 30 hari sejak disahkan, Jokowi ambil sikap soal UU MD3
Demo tolak UU MD3 di Samarinda ricuh, 4 mahasiswa terluka
Utut Adianto dan Ahmad Basarah calon kuat pimpinan DPR dan MPR dari PDIP