Isu Munaslub, Senior Golkar Lawrence Siburian Dipanggil Dewan Etik
Pemanggilan itu diduga karena ada upaya meminta Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Pemanggilan itu diduga karena ada upaya meminta Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Isu Munaslub, Senior Golkar Lawrence Siburian Dipanggil Dewan Etik
Waketum Organisasi Sayap DEPINAS SOKSI Lawrence TP Siburian dipanggil oleh Dewan Etik Partai Golkar.
Pemanggilan itu diduga karena ada upaya meminta Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Pemanggilan itu diduga karena ada upaya meminta Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Dari pantauan merdeka.com di Kantor DPP Partai Golkar, Lawrencen tiba pukul 10.30 WIB dengan mengenakan kemeja abu. Dia langsung menuju klinik untuk melakukan swab Covid-19.
Lawrence mengaku tak mengetahui dirinya dipanggil untuk klarifikasi terkait Munaslub oleh Dewan Etik Partai Golkar.
"Setelah acara ya, saya juga enggak tahu ini ada undangan klarifikasi," kata dia, langsung menuju ruangan bertemu dengan Dewan Etik Partai Golkar.
Lawrence bersama sejumlah eksponen lainnya berkumpul di Hotel Sultan, Rabu (12/7) membahas wacana pelaksanaan Munaslub. Turut hadir sejumlah kader senior Golkar seperti Anggota Dewan Pakar Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI Ridwan Hisjam hingga tokoh MKGR, Zainal Bintang."Kami prihatin lihat keadaan Golkar hari ini. Golkar di dalam munas, rapim, sudah putuskan Ketumnya Pak Airlangga jadi capres, tapi sampai saat ini posisi tidak jelas. Tapi beliau selalu katakan di mana-mana, sabar tunggu waktunya,"
kata Lawrence kepada wartawan.
Merdeka.com
Tiga Rekomendasi Dewan Pakar
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat pleno ke-VIII pada Minggu (9/7). Rapat tersebut menghasilkan tiga rekomendasi. 1. Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki 'kendaraan politik' dalam pencapresan.