Nostalgia, SBY sebut banyak yang salah sangka dengan PKS
Nostalgia, SBY sebut banyak yang salah sangka dengan PKS. SBY mengaku bertemu PKS seperti bernostalgia karena kedua partai ini sempat bersama 10 tahun di pemerintahan. Ketua Mejelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri pun pernah menjabat menteri sosial di kabinet SBY.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui para petinggi Partai Keadilan Sejahtera membahas koalisi capres dan cawapres. Pertemuan digelar di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan.
SBY mengaku bertemu PKS seperti bernostalgia karena kedua partai ini sempat bersama 10 tahun di pemerintahan. Ketua Mejelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri pun pernah menjabat menteri sosial di kabinet SBY.
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Apa target utama pemerintahan Prabowo Subianto untuk PDB Indonesia? Orang terdekat Prabowo Subianto sekaligus Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan, mengungkapkan pemerintahan baru Prabowo Subianto menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia naik menjadi USD35.500 per kapita dalam lima tahun ke depan.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat menyapa ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
"Kami baru saja melaksanakan silaturahim dan pertemuan kami dengan sahabat PKS. Sebagaimana yang disampaikan tadi, kami nostalgia selama 10 tahun dalam pemerintahan," kata SBY, Senin (30/7).
Kata SBY, banyak yang salah sangka dengan PKS. Padahal PKS sama dengan parpol lain di Indonesia. Walaupun partai Islam, namun PKS juga menghormati demokrasi dan sistem hukum di Indonesia.
SBY memberi contoh, saat menjadi Mensos, Salim Segaf juga menjalankan tugasnya memberikan bantuan pada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang.
"Kami juga tidak ingin tindakan radikal. Jika kami ditakdirkan bersama-sama, kami ingin semangat ke-Indonesiaan, kebhinekaan, bisa terus kami jaga," kata SBY.
Mengenai calon wakil presiden, SBY mengaku menyerahkannya kepada capres di koalisi, Prabowo Subianto. SBY mencontohkan dirinya dulu saat memilih JK dan Boediono di Pilpres 2004 dan 2009.
"Saya pilih JK dan Boediono juga seperti itu, baru kita bahas di koalisi," kata SBY.
Baca juga:
SBY bertemu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri
Rematch Prabowo VS Jokowi, Demokrat ingatkan dulu SBY belum turun gunung
Demokrat yakin pertemuan SBY dengan elite PKS hasilkan titik temu & satu visi
SBY temui petinggi PKS di Gran Melia
Demokrat merapat, oposisi tak perlu takut lagi kalah dari Jokowi
4 Prediksi cawapres Prabowo untuk melawan Jokowi