Samad minta kasusnya dihentikan, PDIP bilang 'serahkan pada hukum'

PDIP minta tidak ada intervensi dalam proses penegakan hukum kasus Abraham Samad.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad meminta kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat dirinya itu untuk dihentikan. Menurutnya, jika kasus tersebut tetap dilanjutkan untuk disidangkan sebagai bentuk kriminalisasi kepada dirinya.

Atas hal itu, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu lebih menyerahkan kasus tersebut kepada hukum yang berlaku. Menurutnya, jika sampai waktu persidangan tak ada bukti yang menguatkan maka kasus tersebut dapat dihentikan.

"Saya lebih menyerahkannya kepada hukum dengan berpacu pada azas yang sama di depan hukum. Apabila dalam pembuktian pengadilan dirasa tidak cukup, hakim dapat memvonisnya secara bebas. Sehingga tidak ada beban lagi," kata Masinton di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).

Meskipun begitu, ia mengharapkan, tak ada pihak yang melakukan intervensi dalam proses hukum yang sedang dijalani Abraham Samad. Ia begitu yakin dalam persidangan nanti, para hakim dapat memberikan keputusan yang adil.

"Tidak perlulah ada intervensi segala, saya yakin hakim memberikan keputusan yang adil. Kalau sampai ada intervensi perlu diberlakukan azas hukum yang sama kepada setiap warga negara Indonesia," pungkasnya.

Seperti diketahui, perkara yang kini berada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar akan dilimpahkan ke PN Makassar untuk disidangkan dalam waktu dekat. Abraham ditetapkan tersangka pada Februari lalu, lantaran diduga memalsukan dokumen milik seorang wanita bernama Feriyani Lim.

Baca juga:
Abraham Samad: Kasus saya direkayasa dan itu tidak adil!
Abraham Samad minta polisi juga hentikan kasus BW dan Novel Baswedan
Cara DPR gembosi KPK lewat revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002
Alasan PDIP ngotot revisi UU KPK
Revisi UU No 30 Tahun 2002, PDIP ingin KPK bisa hentikan penyidikan