Anggaran disunat Rp 1,2 T, Kemenpar ubah strategi kerja
Pihaknya akan mengubah strategi bekerja dengan lebih memperkuat sisi penjualan di industri pariwisata.
Pemerintah telah melakukan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 65 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Salah satunya anggaran untuk Kementerian Pariwisata yang dipotong sebesar Rp 1,2 triliun.
"Anggaran kita semula Rp 5,4 triliun, dikurangi Rp 1,2 triliun menjadi Rp 4,2 triliun," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (18/8).
Menteri Arief mengatakan dengan adanya pemotongan anggaran ini, pihaknya akan mengubah strategi bekerja dengan lebih memperkuat sisi penjualan di industri pariwisata. Sebab, menurutnya branding pariwisata Indonesia sudah kuat sehingga pihaknya hanya perlu memperkuat penjualan.
"Dulu porsinya untuk branding 50 persen, advertising 30 persen, dan selling 20 persen. Lalu tahun 2016 kita ubah menjadi 30-30-40. Dengan keterbatasan anggaran, yang 30-30-40 kita ubah menjadi 20-30-50, 50 persen untuk selling. Jadi sudah hard sell," imbuhnya.
Tujuannya, selain untuk memperkuat industri pariwisata di Indonesia, Arief meyakini strategi berguna agar pemotongan anggaran tidak mengganggu target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 12 juta kunjungan di tahun 2016.
"Kenapa kita selalu kalah dengan negara lain, karena branding mereka bagus. Ada investasi, karena branding memunculkan investasi. Untuk target, sampai dengan Juni 2016 kita targetkan mencapai 5,1 juta kunjungan, namun realisasinya justru sebanyak 5,3 juta kunjungan," jelas Arief.
Baca juga:
Badan Otorita Danau Toba mulai efektif bekerja September 2016
Ini cara anyar pemerintah Jokowi promosikan wisata Danau Toba
Sulut genjot sektor pariwisata, ingin jadi Bali kedua di Indonesia
Pemprov Jabar gelar Festival Geopark Ciletuh
Selain kapal pesiar, pemerintah akan pangkas tarif inap jet pribadi
Luhut ungkap biaya sandar mahal buat kapal pesiar dunia ogah ke RI
Gubernur Kepri: Di Batam, kita sudah bisa bikin kapal perang
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN membantu Desa Purwabakti mendapatkan predikat 75 Desa Wisata Terbaik di Indonesia? Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I memiliki fokus utama mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam di Desa Purwabakti ini," ungkap Yulia Jaya Nirmawati selaku Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN dalam keterangannya, Rabu (31/7).
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam mendukung Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)? Pertamina Patra Niaga terus mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah dibidang Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Komitmen mendukung PSN ini diwujudkan dengan dilakukannya Head of Agreement (HOA) bersama Pelindo terkait fasilitas penerimaan BBM dan Avtur di Benoa, Bali.