Banggar Tetapkan Asumsi Dasar RAPBN 2021, Pertumbuhan Ekonomi 4,5 Persen
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Bangar DPR) menyetujui semua indikator asumsi dasar yang diajukan oleh pemerintah untuk RAPBN 2021. Namun, mengenai asumsi terkait Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak masih dilakukan pendalaman oleh Bangar dan Pemerintah.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Bangar DPR) menyetujui semua indikator asumsi dasar yang diajukan oleh pemerintah untuk RAPBN 2021. Namun, mengenai asumsi terkait Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak masih dilakukan pendalaman oleh Bangar dan Pemerintah.
"Sudah ada keputusan sementara Banggar, sebelum Pemerintah sendiri memberi masukan atas asumsi dasar tersebut. Saya bacakan keputusan asumsi dasar dan nanti kita minta masukan juga dari pemerintah. kecuali ICP dan lifting, kita beri kesempatan Komisi VII DPR menyelesaikannya," kata Ketua Banggar Said Abdullah di Jakarta, Kamis (24/6).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang memimpin APRA saat menyerang Bandung? Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin Kapten Westerling.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Adapun asumsi dasar ekonomi makro terdiri dari pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5-5,5 persen, inflasi 2,0 persen sampai 4,0 persen, nilai tukar Rupiah Rp13.700-14.900 per USD, dan suku bunga SBN 6,29 persen-8,29 persen.
Pada klaster target pembangunan juga diusulkan, tingkat pengangguran terbuka pada 7,7 persen - 9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2 persen - 9,7 persen, gini rasio 0,377 - 0,379, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 72,78 - 72,95.
"Ada sedikit catatan dari F-PDI Perjuangan soal ini. Tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,67 - 7,29 persen, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 7,7 persen - 8,5 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 8,9 persen - 9,2 persen, dan gini rasio berada pada kisaran 0,371 - 0,377," ungkap Said.
Baca juga:
Menteri Basuki Usul Anggaran Kementerian PUPR Rp 115,5 Triliun di 2021
Bappenas Usul Anggaran di 2021 Sebesar Rp 1,50 Triliun
Komisi II Setujui Penambahan Anggaran Kementerian PAN-RB, KASN dan BKN
DPR Setujui Penambahan Anggaran Penanggulangan Bencana Rp51,2 Miliar
DPR Minta Kebijakan Desain Ulang Penganggaran Harus Mudah Dipahami
Komisi XI DPR Setuju Pagu Indikatif Anggaran Kemenkeu Rp42,36 Triliun