Hore! Bea Cukai Jatim Bebaskan Pajak Impor Alat Kesehatan
Hal ini dilakukan demi kepentingan kesehatan masyarakat di RSRW
Hal ini dilakukan demi kepentingan kesehatan masyarakat di RSRW
- Besok, RSUD Tarakan Serahkan Hasil Tes Kesehatan Cagub-Cawagub ke KPU Jakarta
- Dapat Hadiah Rp1 Juta Jika Raih IPK 4, Cara Ibu Kos Semangati Mahasiswa untuk Kuliah Ini Banjir Pujian
- Menkes: Biaya Pengobatan Penyakit Akibat Rokok 3 Kali Lebih Tinggi dari Keuntungan Cukai
- Serikat Buruh Rokok di DIY Tolak RPP Kesehatan dan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau
Hore! Bea Cukai Jatim Bebaskan Pajak Impor Alat Kesehatan
Bea Cukai Jawa Timur memberikan izin pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak atas impor alat kesehatan, Jumat (5/4).
Alat kesehatan tersebut dibawa oleh dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ, yang merupakan dokter dari Rumah Sakit Radjiman Wediodiningrat (RSRW) Lawang, Malang.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur (Jatim) I, Untung Basuki menyerahkan langsung surat keputusan pemberian fasilitas tersebut kepada dr. Yuniar, Sp. KJ., MMRS.
Untung mengungkapkan, secara umum barang yang masuk ke wilayah Indonesia dari luar negeri perlu melengkapi persyaratan tertentu sesuai ketentuan tiap-tiap kementerian terkait.
“Namun, atas barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diperoleh melalui pembelian yang didanai APBN atau APBD, ataupun diperoleh dari hibah, maka dapat diberikan pembebasan bea masuk,” jelas Untung.
Barang yang dibawa oleh dr. Huda adalah seperangkat alat untuk mendeteksi bukti penggunaan nikotin dan tembakau yang biasa digunakan untuk menjalani Nicotine Test bagi para perokok aktif yang menjalani program berhenti merokok.
Korea Foundation for International Healthcare (KOFIH) memberikan alat tersebut kepada para dokter untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan tersebut, di negaranya masing-masing.
Untung menjelaskan, skema pembebasan ini sama seperti yang Bea Cukai lakukan saat pandemi.
Banyak dilakukan importasi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat.
“Tentu saja hal-hal seperti ini kami fasilitasi, tetapi tetap ada regulasinya yang harus dijalani dan dilengkapi persyaratan administrasinya,” ujar Untung.
“Agar pemberian fasilitas ini tepat guna dan memberikan manfaat yang nyata,” tambah Untung.