Info Terbaru: MenPAN-RB Setujui Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim
Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas secara resmi telah meneken persetujuan kenaikan tunjangan hakim di Indonesia. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim dan mendukung kinerja mereka dalam menjalankan tugas peradilan.
"Terkait dengan tunjangan hakim, saya kemarin telah mendapatkan arahan, dan kami sudah tandatangani pengajuan terkait dengan tunjangan hakim, dengan beberapa skenario," kata Anas kepada media, Jakarta, Selasa (8/10).
Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya. Dia menyebutkan bahwa pengajuan terkait tunjangan hakim telah ditandatangani dan kini tengah dalam proses koordinasi yang cepat bersama Menteri Keuangan.
Selain itu, harmonisasi juga dilakukan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Sekretariat Negara.
"Yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan, dan di harmonisasi dengan Menkumham dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg)," jelas Anas.
Dia juga mengatakan bawha pihaknya telah berkomunikasi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung mengenai perkembangan tersebut. Dia menyatakan optimisme bahwa formula terkait tunjangan untuk hakim di berbagai daerah akan segera diselesaikan dan dikirim ke Sekretariat Negara. Dengan langkah ini, diharapkan tunjangan yang diterima oleh hakim akan lebih sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Penyelesaian Secara Bertahap
"Dan kemarin sore, saya langsung dapat, kita komunikasi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan kami komunikasi dengan. Kami kemarin langsung approve untuk kami kirim ke Segneg, mudah-mudahan tidak terlalu lama segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah di Indonesia," papar dia.
Lebih lanjut, KemenPAN-RB telah memberikan berbagai persetujuan sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk formasi hakim yang cukup besar pada tahun ini.
Anas menekankan pentingnya penyelesaian secara bertahap terhadap sumber daya manusia di Mahkamah Agung, demi tercapainya sistem peradilan yang lebih baik dan efisien.
"Tentu kemenpan RB telah memberikan berbagai persetujuan sesuai dengan ketentuan, mulai formasi hakim yang tahun ini cukup besar, begitu juga terkait dengan SDM yang ada di Mahkamah agung, yang secara bertahap kita tuntaskan," pungkas Anas.