Ini hasil rapat Ketua DPR, Menkeu, dan BPK semalam
DPR mengharapkan akomodasi anggaran program usulan anggota dewan untuk daerah pemilihan masing-masing.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Ade Komarudin melakukan rapat konsultasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta pimpinan komisi VII dan XI. Pertemuan tersebut membahas komitmen bersama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
"DPR RI dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam pembahasan APBN 2017 secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya. Meskipun demikian pertemuan konsultasi yang tadi dilaksanakan dapat menjadi media dalam menentukan kebijakan penting mengenai APBN," kata pria yang akrab disapa Akom tersebut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/8) malam.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kapan serangan APRA terjadi? Hari itu 23 Januari 1950 di Bandung Semua perwira keuangan berkumpul di ruang bagian keuangan Divisi Siliwangi.
-
Apa itu DPTb? DPTb atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah daftar pemilih yang ditambahkan setelah DPT (Daftar Pemilih Tetap) selesai disusun dalam pemilu.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
Ada beberapa poin penting yang ditekankan Akom dalam rapat semalam. Pertama, DPR dan pemerintah sama-sama bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dalam proses pelaksanaan APBN. DPR meminta agar pemerintah betul-betul melaksanakan anggaran ini dengan menerapkan money follow persen.
"Kedua, segala permasalahan pelaksanaan APBN harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan karena hal ini pemerintah harus melakukan konsultasi atau penyesuaian sehingga anggaran dapat secara efektif dan optimal. Semuanya harus jelas," jelasnya.
Ketiga, DPR mengharapkan akomodasi anggaranprogramusulan anggota dewan untuk daerahpemilihanmasing-masing yang sudah dijanjikan saat kampanye.
Keempat, DPR mengapresiasi kerja-kerja KPK yang mendorong transparansi. Oleh kerena itu DPR mendorong pemerintah untuk meningkatan peran aparatur pemeriksa instansi pemerintah yang menjadikannya lebih independen dalam bekerja.
Terakhir, DPR memandang perlu diadakan konsultasi lanjutan menyangkut hal ini dengan pemerintah.
Di tempat yang sama, Menteri Sri Mulyani mengungkapkan, yang terpenting dalam rapat ini adalah BPK, Komisi VII dan Komisi XI, memiliki kesepakatan pandangan dan komitmen dalam mengelola proses penetapan APBN 2017 dan pelaksanaan APBN.
"Kalimat yang paling penting adalah kesepakatan pandangan dan komitmen untuk mengelola proses penetapan APBN dan pelaksanaan APBN serta pelaporan akuntabilitas APBN dilakukan dengan komitmen good and clean governance."
Baca juga:
Fitra: R-APBN 2017 tak mensejahterakan & potensi tambah utang
Membongkar anggaran Jokowi di 2017, tak ada dana kenaikan gaji PNS
Dengan dana belanja Rp 2.070 T, ini target pembangunan tahun depan
Ini strategi pemerintah Jokowi nombok defisit anggaran 2017
Kejar target pertumbuhan industri 2017, Menperin benahi harga gas RI
Siapkan dana Rp 48,6 T, tak ada pencabutan subsidi listrik di 2017
Tak ada PMN di 2017, bos PLN waspadai proyek pembangkit 35.000 MW