Mulai dari mantan pejabat hingga DPR tolak kebijakan CEO BUMN asing
Presiden Joko Widodo mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara. Menurutnya, para pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal. Rencana ini juga sempat dikemukakan dua tahun lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara. Menurutnya, para pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal.
"Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," katanya seperti dikutip dari Antara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/1).
Presiden menyatakan Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA). Perusahaan BUMN di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang Eropa, karena fakta menunjukkan orang-orang kulit putih sudah lama memahami dan menguasai dunia bisnis secara modern.
Namun sejak 1975, secara bertahap CEO perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh orang-orang UEA yang belajar dari orang-orang asing tersebut atau yang telah belajar di luar negeri, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan milik negara mengalami kemajuan pesat.
"Saya mendapatkan penjelasan ini secara langsung dari Syeikh Muhammad di Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu," kata Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP.
Menurut Presiden, pola yang sama juga diterapkan di Singapura, bahkan sekolah-sekolah di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang asing, sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
"Jadi, intinya, bisa saja orang-orang bule untuk sementara memimpin dan mengelola beberapa perusahaan BUMN agar perusahaan-perusahaan itu mengalami kemajuan secara pesat, tapi kepemilikannya tetap. Perusahaan-perusahaan BUMN harus tetap milik negara," katanya.
Rencana ini juga sempat dikemukakan dua tahun lalu, saat Jokowi baru menjabat presiden. Usulan tersebut datang dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini menegaskan orang asing diperbolehkan menjadi bos, petinggi perusahaan BUMN jika berhasil lolos dalam proses seleksi.
"Bisa saja orang asing jadi bos BUMN. Tetapi kita ambil dari dalam terlebih dahulu," ujar dia.
Rini punya alasan mempersilakan orang asing duduk sebagai bos perusahaan BUMN. Dia berdalih, pemilihan direksi BUMN harus melihat persaingan global. Apalagi, lanjut dia, Indonesia bakal menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Terpenting bagi Rini, petinggi perusahaan BUMN mempunyai kompetensi dalam pemasaran dan persaingan global. Ini penting untuk ekspansi perusahaan BUMN di luar negeri.
Namun, kebijakan tersebut mendapatkan penolakan. Mulai dari anggota DPR hingga mantan pejabat BUMN. Berikut penolakannya seperti dirangkum merdeka.com:
Baca juga:
DPR sebut BUMN dan swasta tak pernah bersinergi bangun ekonomi RI
Harga minyak dunia jatuh usai ketidakpastian OPEC batasi produksi
Wapres JK beberkan penyebab RI tumbuh di tengah pelemahan global
Wapres JK: Makin banyak bank makin menyusahkan
Wapres JK ingat krisis 98, perbankan tak diurus rusak sendi bangsa
Wapres JK: Bank jangan lagi cari untung dari bunga tinggi
Wapres JK: Bank jangan beri kredit untuk spekulasi tanah
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
CEO BUMN boleh, menteri juga bisa
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mengatakan Undang Undang BUMN tidak melarang jika CEO BUMN diisi warga negara asing. Namun hal tersebut, sedikit bertentangan dengan UU Tipikor yang menyebut direksi BUMN merupakan pejabat negara.
"Saya katakan tidak dilarang dalam UU BUMN tapi UU lain seperti tipikor sebut pimpinan BUMN pejabat negara yang laporkan LHKPN dan macam-macam. Kalau sudah bisa CEO BUMN diisi asing, jabatan Menteri juga boleh," ujar Said di Gado Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (14/1).
Said menjelaskan meski dalam UU BUMN tidak menjadi persoalan tapi secara konstitusi ada tafsiran politik yang berbeda. Sehingga, hal ini tidak relevan dengan aturan lain yang telah ditetapkan.
"UU BUMN tidak ada masalah tapi sekarang BUMN kita basisnya konstitusi. Pimpinan BUMN pejabat negara, itu masalah tafsiran politik," kata Said.
Said mengatakan direksi asing memimpin BUMN bisa jadi menguntungkan karena tidak memahami politik di Indonesia. Bila nantinya ada tekanan dari pihak manapun, direksi tersebut tidak akan terbebani.
"Ada untungnya, cari direksi asing nggak bisa Bahasa Indonesia, baca media, tekanan LSM ngga ngerti. Kalau ada tekanan, dia nggak ambil pusing," pungkasnya.
DPR: Anak bangsa juga mampu kelola BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan, meminta pemerintah mempertimbangkan matang-matang wacana BUMN boleh dipimpin oleh warga negara asing. Hal itu akan mempersulit pemerintah bila dikemudian hari terjadi masalah.
"Kalau menurut saya tidak perlu CEO asing pimpin BUMN. Siapapun direksi pejabat negara bisa diperiksa KPK. Kalau asing kan bingung, apa dia pindah warga negara dulu. Itu yang harus dipertimbangkan," ujar Zulfan di Jakarta, Sabtu (14/1).
Zulfan mengatakan Indonesia memiliki banyak generasi yang memiliki kemampuan memadai untuk memimpin BUMN. Sehingga, Dia menyarankan daripada memilih warga negara asing, lebih baik pemerintah melakukan seleksi warga negara sendiri melalui kerja sama dengan instansi terkait.
"Jangan buru buru buat statement, lebih baik di cek dulu alumni ITB, UI, UGM dan masih banyak lagi. Kita minta mereka memberikan list alumni terbaik mereka. Saya yakin kita masih punya banyak yang mampu mengelola BUMN kita dengan baik," katanya.
Zulfan berpendapat, jika pemerintah memang ingin mempekerjakan warga negara asing mendorong kinerja BUMN cukup diberi kedudukan sebagai konsultan. "Orang asing bantu di belakang saja. Kita bayar dia kalau nggak beres, kita pulangi dia. Jangan jadi dia yang menentukan dong," ungkapnya.
Gerindra: CEO BUMN asing rendahkan harga diri bangsa
Wacana pemerintah memberikan kesempatan orang asing untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai reaksi banyak pihak. Tak terkecuali dengan politikus partai Gerindra, Ahmad Riza Patria yang menyatakan bahwa hal itu adalah keputusan yang merendahkan harga diri bangsa Indonesia.
"Kalau direktur atau pimpinan BUMN orang asing, itu kan berarti merendahkan bangsa sendiri. Itu kan berarti kita menunjukan kepada bangsa lain kita tidak mampu," ucapnya saat berada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1).
Warga negara asing (WNA), lanjutnya, hanya dapat memimpin perusahaan swasta yang ada di Tanah Air, bukan justru perusahaan milik negara. Menurutnya, BUMN harus dipimpin oleh orang Indonesia.
"Orang asing itu bisa memimpin itu private sector, perusahaan swasta silahkan.Tapi BUMNÂ milik negara, harus dipimpin oleh orang indonesia. Masa enggak ada orang Indonesia yang terbaik. Nanti lama-lama menterinya orang asing, presidennya orang asing," tambahnya.
Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, bahwa pemerintah tidak boleh memberikan kesempatan yang berlebihan kepada pihak asing untuk dapat ikut campur dalam urusan dalam negeri. "Jangan sampai memberikan kesempatan yang berlebihan apalagi terlalu luas pada pihak asing. Kita sudah buktikan kok Pak Habibie orang yang pintar, orang Indonesia ternyata gennya pintar diakui di negara besar, di Jerman lagi. kalau dia warga negara Jerman sudah jadi menteri disana, sudah jadi presiden disana," jelasnya
Menurutnya, wacana tersebut justru menutup kesempatan bagi rakyat Indonesia yang memiliki kompetensi dalam memimpin BUMN itu sendiri. "Jangan sekarang malah sudah tidak memberikan kesempatan malah menutup kesempatan. Wah enggak benar itu," pungkasnya.