Pertama kalinya, Indonesia akan susun indikator ekonomi maritim
"Tujuannya kita ingin mempunyai basis data untuk kemaritiman. Oh ini kontribusinya maritim pada perekonomian 6 persen, bagaimana untuk menaikkan ke depan sampai 10 persen, misalnya. Langkah-langkah apa yang akan ditempuh," jelas bos BPS.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Rapat ini membahas indikator maritim agar bisa memajukan ekonomi maritim, ekspor maritim dan tenaga kerja maritim.
"Indonesia ini kan dua per tiganya wilayahnya lautan, tetapi kita belum punya indikator maritim. Jadi kita buat sebuah indikator maritim yang bisa dijadikan basis untuk perencanaan, untuk monitoring, untuk perbaikan ke depan. Kalau kita enggak punya basis, bagaimana kita mau kerja. Ini pertama kalinya kita menyusun indikator maritim, pertumbuhan ekonomi maritim, jumlah proyek kerja, dan ekspornya," kata Kecuk, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat (2/8).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
Kecuk menjelaskan, selama ini sumbangan maritim ke perekonomian Indonesia baru 6 persen. Selain itu, maritim juga belum menyerap tenaga kerja secara maksimal.
"Sektor maritim mampu menyerap 3,6 juta tenaga kerja, dan itu 3,08 persen. Itu kan sebagai basis ya, dan itu bisa kita breakdown sampai ke dalam sehingga kita tahu apa yang sudah bagus, apa yang perlu diimprove. Intinya itu aja," ujarnya.
Selain itu, Kecuk mengatakan bahwa ekspor maritim juga masih rendah, yaitu hanya 8,6 persen. Kecuk menekankan, perlunya dibuat indikator maritim untuk tolak ukur dalam melakukan berbagai perbaikan perekonomian di bidang maritim.
"Tujuannya kita ingin mempunyai basis data untuk kemaritiman. Oh ini kontribusinya maritim pada perekonomian 6 persen, bagaimana untuk menaikkan ke depan sampai 10 persen, misalnya. Langkah-langkah apa yang akan ditempuh. Ekspornya sekarang mencapai 8,6 persen. Apa yang harus dilakukan supaya ekspor maritim itu bisa meningkat ke depan, kan dari sana banyak sekali langkah yang bisa disusun. Ini penting untuk membuat perencanaan dan monitoring," tegasnya.
Meski demikian, Kecuk mengakui penyusunan indikator maritim tidaklah mudah. Terlebih, ini baru pertama kalinya akan dilakukan hal tersebut.
"Ini pertama kali ya. Kalau kita bisa tiap tahun saja juga bagus sekali. Tidak gampang lah menyusunnya karena kan baru pertama kali ya," pungkasnya.
Baca juga:
Jepang hibahkan sistem lalu lintas laut Rp 172 M ke RI
Kadin sebut poros maritim Jokowi tak didukung perbankan
Jokowi ajak Polandia kembangkan industri maritim Tanah Air
Jokowi sebut Indonesia punya 17.000 pulau yang butuh pelabuhan
Jokowi klaim di eranya kapal raksasa mulai merapat ke Tanjung Priok