Puteri Komarudin Desak OJK Awasi Proses Audit BSI Usai Serangan Siber
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin desak BSI segera merampungkan penyelidikan dan meningkatkan ketahanan serta keamanan siber.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) diduga mengalami serangan siber hingga menimbulkan gangguan sistem layanan perbankan. Kelompok peretas "Lockbit" mengklaim telah meretas sistem IT BSI dan telah menyebarkan 15 juta data nasabah di situs gelap (dark web) karena diduga tidak mencapai titik temu selama proses negosiasi.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin desak BSI segera merampungkan penyelidikan dan meningkatkan ketahanan serta keamanan siber.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
"Kejadian ini sangat disayangkan karena pastinya mengganggu aktivitas transaksi masyarakat. Apalagi, BSI punya reputasi yang tinggi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, bahkan ke-14 terbesar di dunia. Untuk itu, BSI perlu segera selidiki dan evaluasi sistem manajemen risiko, terutama risiko serangan siber. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah serta melindungi keamanan data dan dana yang disimpan," ungkap Puteri.
Puteri juga menekankan kewajiban BSI untuk menjaga keamanan data nasabah dan memitigasi risiko serangan siber, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
"UU PPSK sudah jelas mengamanatkan bahwa lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah seperti BSI, wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan sibernya sesuai ketentuan UU PDP. Dari regulator, pedoman acuan teknis juga sudah ada, seperti POJK 11/2022 tentang penyelenggaraan TI oleh bank umum maupun SEOJK 29/2022 tentang ketahanan dan keamanan siber bank umum. Sehingga, yang perlu dikejar sekarang adalah melaksanakan peraturan yang ada dengan konsekuen dan konsisten untuk menghindari risiko serangan siber kembali terjadi dan berulang," ungkap Puteri.
Dalam proses penyelidikan ini, Puteri juga mendorong agar BSI turut melibatkan lembaga negara lainnya seperti Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian, hingga Kepolisian.
"Sampaikan hasilnya kepada nasabah dan publik, serta ambil langkah penanganannya yang tepat," ujar Puteri.
Lebih lanjut, Pihak BSI sendiri menyatakan tengah melakukan penyelidikan atau audit dan digital forensic terkait klaim tersebut. Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga meminta OJK mengawasi proses audit tersebut dan mengevaluasi sistem manajemen risiko BSI.
"Kejadian ini menandakan masih terdapat kerentanan dalam sistem TI BSI. Sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi sektor perbankan. Jadi, kami imbau peran aktif OJK untuk mengawasi proses audit yang dilakukan BSI. Termasuk, agar OJK melakukan penilaian atas ketahanan dan keamanan siber bank, seperti efektivitas respon dan upaya pemulihan terhadap serangan siber, dan melakukan tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran," ucap Puteri.
Menutup keterangan, Puteri berpesan kepada masyarakat dan nasabah untuk tetap tenang serta segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan kendala dalam mengakses layanan perbankan agar dapat segera ditindaklanjuti.
(mdk/hrs)