Follow
CEK FAKTA: Hoaks Pemerintah Korea Selatan Larang Warga yang Tak Divaksin Ikut Pemilu
Merdeka.com - Kabar pemerintah Korea Selatan melarang penduduk yang tidak mau divaksin ikut pemilu beredar di media sosial. Penyebar informasi tersebut juga memasukkan tangkapan layar siaran berita YTN berjudul "Tanpa izin vaksin, (Anda) tidak bisa memilih dalam pemilihan presiden?"
istimewa
Penelusuran
Cek fakta merdeka.com menelusuri informasi tersebut. Hasilnya, informasi tersebut adalah hoaks.
-
Kenapa Korea Selatan menggunakan e-voting pada Pemilu Parlemen 2020? Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pemilih yang harus datang ke TPS pada hari pemungutan suara utama, yang jatuh pada tanggal 15 April 2020.
-
Apa fakta trending tentang Korea Utara? Terbaru, di tahun 2024 ini, Korea Utara jadi sorotan usai mengirim ribuan balon berisi sampah ke Korea Selatan.
-
Kenapa Korea Utara melarang akses internet? Pemerintah Korea Utara membatasi akses internet di negara tersebut. Bahkan, di era modern ini, tidak semua warga Korea Utara memiliki akses internet. Mereka yang memilikinya pun hanya diperbolehkan mengunjungi sejumlah situs web yang dikontrol pemerintah.
-
Apa yang viral di media sosial tentang Korea Selatan dan Indonesia? Viral aksi sejumlah pekerja Korea Selatan di Indonesia lontarkan komentar bernada hinaan. Tinggal & Cari Duit di Indonesia, Orang-orang Korea Malah Hina RI & Islam di Forum Indosarang.
-
Siapa yang terkena dampak gaya hidup tidak sehat di Korea Selatan? Menurut laporan yang diterbitkan oleh Korea JoongAng Daily, terjadi peningkatan yang drastis dalam tingkat penyakit metabolik kronis pada kelompok usia 20-an dan 30-an dibandingkan dengan generasi yang lebih tua, yaitu kelompok usia 50-an dan 60-an, sebagaimana dilaporkan oleh The Straits Times.
-
Siapa saja yang berhak ikut dalam pemilu? Umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih, tanpa diskriminasi.
Dalam artikel AFP Fact Check berjudul "Posts mislead on 'vaccination requirements' for voting in South Korean presidential election" pada 20 Desember 2021, dijelaskan bahwa Pemerintah Korea Selatan membantah kabar tersebut.
Juru bicara Komisi Pemilihan Nasional (NEC) Korea Selatan mengatakan bahwa orang yang belum memiliki kartu vaksin, tidak akan dilarang berpartisipasi dalam pemilihan presiden 2022.
"Klaim bahwa orang yang tidak divaksinasi akan dilarang memilih sama sekali tidak berdasar. Tidak ada hubungan antara hak untuk memilih dan status vaksinasi seseorang," katanya kepada AFP pada 13 Desember 2021.
Kesimpulan
Informasi pemerintah Korea Selatan melarang warga yang tidak divaksin ikut pemilu adalah hoaks. Pemerintah Korsel mempersilahkan bagi warga negara Korsel ikut pemilu.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU mendata ODGJ yang berdasarkan rekomendasi dokter dapat menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya
Kasat Reskrim menyampaikan bahwa pada era digital saat ini berita palsu dapat dengan mudah menyebar ke masyarakat
Baca Selengkapnya
Hasyim menegaskan, sosialisasi hanya bisa dilakukan oleh peserta Pemilu yang sudah ada saat ini adalah partai politik, bukan calon presiden, mau pun caleg.
Baca Selengkapnya
Polisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca Selengkapnya
Jajaran Satreskrim Polres Kampar terus berupaya memberikan imbauan kepada masyarakat, demi mewujudkan Pilkada aman dan damai.
Baca Selengkapnya
Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.
Baca Selengkapnya
Moeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca Selengkapnya
Meskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca Selengkapnya
Kepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Sanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menutup peluang diaspora di Korea Utara, Ukraina dan Sudan Ikut CPNS 2023.
Baca Selengkapnya