CEK FAKTA: Hoaks Surat Edaran Gubernur untuk Menyambut Perayaan HUT NTB
Merdeka.com - Surat edaran mengatasnamakan Gubernur NTB beredar di media sosial. Surat edaran tersebut berisi tentang perayaan HUT NTB ke-63 pada 17 Desember 2021.
istimewa"SURAT EDARANNomor : 060/377/ORG_30/11/2021DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT KE 63 MENUJU NTB GEMILANG PADA 17 DESEMBER 2021 PEMERINTAH PEMPROV NUSA TENGARA BARAT MEMBAGIKAN DONASI KE YAYASAN/PONPES"
Penelusuran
-
Kapan HUT ke-67 Provinsi Kaltim dirayakan? Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Kalimantan Timur tampak meriah dengan semaraknya penampilan tari jepen massal di lapangan Gor Kadrie Oening Sempaja, Selasa (9/1/2024).
-
Apa tema HUT ke-67 Provinsi Kaltim? Tema perayaan HUT ke-67 Provinsi Kalimantan Timur adalah 'Membangun Kaltim Untuk Nusantara'.
-
Apa tema HUT Jakarta? HUT Kota Jakarta kali ini mengusung tema 'Jakarta Kota Global Berjuta Pesona'.
-
Kenapa Menteri ATR bagi-bagi sertifikat di Gunung Bunder? 'Ini adalah hasil sertipikasi atas aset atau tanah Bapak Ibu yang sudah lama menunggu. Sertipikat ini artinya adalah tanah Bapak Ibu sudah diakui haknya, hak atas tanahnya oleh pemerintah,' kata Menteri ATR/Kepala BPN. Tujuan dari disertipikatkan tanah oleh pemerintah, dikatakan Hadi Tjahjanto adalah untuk melindungi tanah masyarakat dari para mafia tanah dan konflik antar tetangga.
-
Kapan Menteri ATR menyerahkan sertifikat PTSL di Kutai Kartanegara? Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
-
Kapan Menteri ATR bagi-bagi sertifikat di Gunung Bunder? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersyukur kembali menyerahkan sertifikat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Desa Gunung Bunder 2, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (12/4).
Cek fakta merdeka.com menelusuri surat tersebut. Hasilnya, surat tersebut adalah palsu.
Mengutip situs ntbprov.go.id, ditegaskan bahwa Gubernur NTB tidak pernah mengeluarkan surat edaran tersebut. Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy menegaskan bahwa surat edaran gubernur itu adalah hoaks dan jika ada hal yang seperti itu masyarakat bisa segera konfirmasi kebenarannya ke dinas terkait.
"Surat edaran itu sudah beredar di berbagai grup WA maupun platform media sosial lainnya. Agar masyarakat berhati-hati atas modus penipuan dan kejahatan digital lainnya. Jika ada hal seperti ini, masyarakat bisa segera konfirmasi kebenarannya ke dinas terkait," kata Kadis Kominfotik NTB saat dikonfirmasi di Mataram, (01/12/21)
Kesimpulan
Surat edaran terkait perayaan HUT NTB ke-63, dan mengatasnamakan Gubernur NTB adalah hoaks. Surat tersebut palsu, dan Pemprov NTB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar surat palsu berisi soal pembatalan seleksi CPNS di wilayah Kemenkumham NTT
Baca SelengkapnyaBanner itu disebut terpampang di wilayah Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaMasyarakat tidak mudah terpengaruh dengan banyak hoaks yang beredar di media sosial
Baca SelengkapnyaBeredar selebaran digital yang menyebutkan adanya Program Sosial Rp5 juta per bulan yang mengatasnamakan TKN.
Baca SelengkapnyaBeredar unggahan di media sosial mengatasnamakan UNHCR Indonesia yang meminta pengungsi Rohingya diberi KTP Indonesia hingga pulau kosong
Baca SelengkapnyaBeredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca SelengkapnyaAkun TikTok diduga telah mengunggah video editan dari foto tangkapan layar media
Baca SelengkapnyaBudi Gunawan membantah ada pakta integrigas BIN dan PJ Bupati Sorong menangkan Ganjar.
Baca SelengkapnyaDiklaim obat pelangsing yang dipromosikan Menkes mampu turunkan berat badan tanpa efek samping.
Baca SelengkapnyaWakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat meralat ucapannya terkait isu Kapolri memerintahkan Dirbinmas untuk memenangkan paslon 02
Baca SelengkapnyaSetelah ditelusuri tidak ditemukan adanya TPS 03 di jalan tersebut.
Baca SelengkapnyaCEO KBA News, Ramadhan Pohan menyatakan nama medianya telah dicatut untuk menyebarkan informasi tersebut
Baca Selengkapnya