Diprotes Keras, Pemerintah Prancis Putuskan Tunda Kenaikan Harga BBM
Merdeka.com - Pemerintah Prancis memutuskan untuk menangguhkan kenaikan pajak bahan bakar menyusul demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat di kota-kota selama beberapa pekan.
Perdana Menteri Edouard Philippe mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha untuk berkompromi dengan para pemrotes. Namun pembicaraan itu dibatalkan oleh mereka karena ada ancaman pembunuhan dari golongan anti-pemerintah.
Oleh sebab itu, Philippe pun memutuskan untuk menunda kenaikan harga BBM, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Prancis Le Fugar, Le Monde, dan Liberation, dilansir dari laman BBC, Selasa (4/12).
-
Bagaimana cara pihak berwenang Perancis menanggapi ancaman tersebut? Pihak berwenang Perancis telah meyakinkan publik akan memberikan pengamanan yang maksimal dengan mengerahkan puluhan ribu personel keamanan.
-
Siapa yang jadi ancaman bagi Prancis? Selain itu ada nama Romelu Lukaku yang berpotensi jadi ancaman bagi Prancis.
-
Siapa yang menjadi ancaman bagi Prancis? Tentu hal ini yang perlu diwaspadai Prancis jika tidak ingin terhambat langkahnya karena kejutan dari Polandia.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Siapa yang dianggap layak memimpin Prancis? Melenchon menjadi pusat perhatian karena dianggap layak memimpin Prancis.
-
Siapa yang mengkritik rencana BPN? Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menilai masalah yang sering terjadi di dalam pemerintahan yakni pembentukan lembaga baru.
Sebagaimana diketahui, demonstrasi disertai kekerasan yang telah berlangsung selama tiga pekan itu telah menyebabkan kerusakan parah khususnya di Paris. Bahkan, sebanyak 263 orang terluka karenanya, sementara 412 lainnya ditangkap akibat terlibat bentrokan.
Ini disebut-sebut sebagai demonstrasi terbesar yang pernah terjadi selama bertahun-tahun di Prancis. Para pemrotes atau yang juga disebut sebagai 'rompi kuning' telah menunjukkan kebencian yang lebih luas terhadap pemerintah.
Kebijakan kenaikan BBM ini juga telah menyebabkan popularitas Presiden Emmanuel Macron turun drastis. Padahal, dia yang terpilih sebagai pemimpin dua tahun lalu memegang mandat luar biasa untuk melakukan reformasi besar-besaran di negara tersebut.
Sementara persoalan ini semakin pelik, Macron menuding bahwa lawan-lawan politiknya lah yang telah membuat gerakan reformasinya terhambat.
(mdk/ias)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaMenurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca SelengkapnyaSaat ini, sejumlah rekan profesi pengemudi ojek online (ojol) membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh Pertalite.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaBenarkah Harga BBM Pertamax Naik Setelah Juni? Begini Penjelasan Menteri ESDM
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaKabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaGuna melakukan pembatasan pembelian Pertalite, maka harus lebih dulu menunggu Revisi Perpres 191/2014 itu terbit.
Baca SelengkapnyaPertamina memilki BBM dengan oktan lebih rendah dari 92, yaitu RON 90 yang selama ini dijual dengan nama produk Pertalite.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Selengkapnya