Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi (kanan) berbincang dengan Menteri Keuangan Chatib Basri di sela acara penandatanganan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jakarta, Senin (17/3). Kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut sebagai upaya mengoptimalisasikan penerimaan pajak pusat, pajak daerah, dan retribusi daerah.
Optimalkan penerimaan pajak daerah, Pemprov DKI rangkul Kemenkeu
Pemprov DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama Ditjen Pajak Fuad Rahmani juga menghadiri acara penandatanganan tersebut.
Suasana saat Jokowi sebagai perwakilan Pemprov DKI bersama Fuad Rahmani saat melakukan penandatangan kerjasama pajak.
Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.
Baca SelengkapnyaItu hitung-hitungan tambahan PPN dari barang-barang yang tadi mewah tadi 1 persen untuk barang-barang yang mewah tadi.
Baca SelengkapnyaTerkait faktur pajak, Suryo menyebut tak semua faktur pajak diterbitkan secara insidentil, tetapi juga bisa secara sistematis.
Baca SelengkapnyaBarang kebutuhan sehari-hari yang dibeli oleh masyarakat tidak akan mengalami kenaikan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran UMP ditetapkan, Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan rapat bersama Dewan Pengupahan
Baca SelengkapnyaPPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaHal ini terungkap dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Baca SelengkapnyaDeposit Pajak merupakan fitur yang memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang belum terikat ke suatu jenis pajak tertentu.
Baca SelengkapnyaPencairan dana bagi penerima baru KJP Plus dan KJMU tahap II 2024 baru bisa dilakukan setelah selesainya proses pembukaan rekening.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaKetika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.
Baca SelengkapnyaTujuh pejabat tersebut dilantik pada Kamis, 28 November 2024 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya