Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Terkait Suap DAK, KPK Periksa Sekjen DPR RI

Terkait Suap DAK, KPK Periksa Sekjen DPR RI

Kasus Suap

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Terkait Suap DAK, KPK Periksa Sekjen DPR RI

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menunggu panggilan penyidik sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/2). Indra Iskandar akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan terkait dugaan suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Terkait Suap DAK, KPK Periksa Sekjen DPR RI

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menunggu panggilan penyidik sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/2). Indra Iskandar akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan terkait dugaan suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Terkait Suap DAK, KPK Periksa Sekjen DPR RI

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menunggu panggilan penyidik sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/2). Indra Iskandar akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan terkait dugaan suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Terkait Suap DAK, KPK Periksa Sekjen DPR RI

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menunggu panggilan penyidik sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/2). Indra Iskandar akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan terkait dugaan suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Sekjen PDIP Hasto Perintahkan Harun Masiku Rendam HP dan Segera Melarikan Diri
Sekjen PDIP Hasto Perintahkan Harun Masiku Rendam HP dan Segera Melarikan Diri

Hasto diketahui sempat memerintahkan Harun untuk menghilangkan jejak dengan merendam handphone dan melarikan diri.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Perintahkan Harun Masiku Rendam HP dan Segera Melarikan Diri
Sekjen PDIP Hasto Perintahkan Harun Masiku Rendam HP dan Segera Melarikan Diri

Hasto diketahui sempat memerintahkan Harun untuk menghilangkan jejak dengan merendam handphone dan melarikan diri.

Baca Selengkapnya
Polisi Ungkap Fakta Kuatkan Dugaan Artis Hana Hanifah Terima Rp1 Miliar dari Korupsi DPRD Riau
Polisi Ungkap Fakta Kuatkan Dugaan Artis Hana Hanifah Terima Rp1 Miliar dari Korupsi DPRD Riau

Pemanggilan ulang terhadap Hana Hanifah telah dijadwalkan guna menguatkan keterangan yang telah diberikan.

Baca Selengkapnya
Bak Langit & Bumi Beda Hukuman Koruptor, di China Korupsi Rp67 T Dihukum Mati, di Indonesia Rp300 T Cuma 6,5 Tahun Penjara
Bak Langit & Bumi Beda Hukuman Koruptor, di China Korupsi Rp67 T Dihukum Mati, di Indonesia Rp300 T Cuma 6,5 Tahun Penjara

Hukuman bagi para narapidana kasus korupsi hingga saat ini masih menjadi perhatian tersendiri.

Baca Selengkapnya
Korupsi Tata Niaga Timah, Tiga Bos Smelter Divonis Empat dan Delapan Tahun Penjara
Korupsi Tata Niaga Timah, Tiga Bos Smelter Divonis Empat dan Delapan Tahun Penjara

Ketiganya adalah Komisaris PT SIP Suwito Gunawan alias Awi, Direktur PT SBSRobert Indarto dan General Manager Operational PT Tinindo Internusa, Rosalina.

Baca Selengkapnya
Terbukti Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD, Eks Bupati Sidoarjo Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara
Terbukti Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD, Eks Bupati Sidoarjo Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks bupati Sidoarjo ini juga didenda Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara.

Baca Selengkapnya
Begini Asal Usul Kenaikan PPN 12%, Diusulkan Jokowi Lewat RUU HPP saat Masih jadi Kader PDIP
Begini Asal Usul Kenaikan PPN 12%, Diusulkan Jokowi Lewat RUU HPP saat Masih jadi Kader PDIP

Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

Baca Selengkapnya
DPR Ingin Pertahankan KPU dan Bawaslu sebagai Lembaga Permanen Bukan Ad Hoc
DPR Ingin Pertahankan KPU dan Bawaslu sebagai Lembaga Permanen Bukan Ad Hoc

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.

Baca Selengkapnya
Reaksi KPK Tanggapi Prabowo Maafkan Koruptor Asal Kembalikan Duit Korupsi: Beliau Disumpah di Senayan
Reaksi KPK Tanggapi Prabowo Maafkan Koruptor Asal Kembalikan Duit Korupsi: Beliau Disumpah di Senayan

Setyo lantas menyinggung Prabowo pada saat dilantik menjadi Presiden di Gedung Parlemen dan pidatonya yang ingin mengentaskan masalah korupsi.

Baca Selengkapnya
Komisi III Desak Polisi Transparan Usut Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Ibu dan Anak di Solo Mandek 7 Tahun
Komisi III Desak Polisi Transparan Usut Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Ibu dan Anak di Solo Mandek 7 Tahun

Yudi mengatakan kasus yang telah dilaporkannya ke Polres Surakarta tersebut terkatung-katung atau tanpa kejelasan tujuh (7) tahun lamanya.

Baca Selengkapnya
Malaysia Tetapkan Istri Mantan PM Najib Razak Bebas dari Dakwaan Korupsi
Malaysia Tetapkan Istri Mantan PM Najib Razak Bebas dari Dakwaan Korupsi

Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan Rosmah Mansor bebas pada Kamis (19/12).

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu
DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.

Baca Selengkapnya