Calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak Triyono Martanto memaparkan makalahnya dalam uji kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Seleksi tersebut terpaksa dihentikan setelah anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio menemukan indikasi plagiat pada makalah yang dibuat Triyono.
Makalah Diduga Plagiat, Seleksi Hakim Agung Triyono Dihentikan Komisi III DPR
Seleksi Hakim Agung
Calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak, Triyono Martanto memaparkan makalahnya dalam uji kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Seleksi tersebut terpaksa dihentikan setelah anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio menemukan indikasi plagiat pada makalah yang dibuat Triyono.
Calon Hakim Agung TUN khusus pajak, Triyono Martanto memaparkan makalahnya dalam uji kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Seleksi tersebut terpaksa dihentikan setelah anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio menemukan indikasi plagiat pada makalah yang dibuat Triyono.
Calon Hakim Agung TUN khusus pajak, Triyono Martanto memaparkan makalahnya dalam uji kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Seleksi tersebut terpaksa dihentikan setelah anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio menemukan indikasi plagiat pada makalah yang dibuat Triyono.
Calon Hakim Agung TUN khusus pajak, Triyono Martanto memaparkan makalahnya dalam uji kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Seleksi tersebut terpaksa dihentikan setelah anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio menemukan indikasi plagiat pada makalah yang dibuat Triyono.
Calon Hakim Agung TUN khusus pajak, Triyono Martanto saat menjalani uji kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Seleksi tersebut terpaksa dihentikan setelah anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio menemukan indikasi plagiat pada makalah yang dibuat Triyono.
Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.
Baca SelengkapnyaYudi mengatakan kasus yang telah dilaporkannya ke Polres Surakarta tersebut terkatung-katung atau tanpa kejelasan tujuh (7) tahun lamanya.
Baca SelengkapnyaYudi mengatakan kasus yang telah dilaporkannya ke Polres Surakarta tersebut terkatung-katung atau tanpa kejelasan tujuh (7) tahun lamanya.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.
Baca SelengkapnyaHuda mengatakan terkadang orang memilih tidak punya rumah karena faktor kenyamanan bukan karena unsur ketidakmampuan.
Baca SelengkapnyaPadahal, sopir bernama Haryono ini adalah orang yang melaporkan tentang peristiwa penembakan itu.
Baca SelengkapnyaBerikut momen Jenderal Polri geram pada polisi soal kasus penganiayaan karyawan toko roti.
Baca SelengkapnyaDengan kenaikan PPN 12%, maka biaya operasional sekolah akan melonjak. Pupuslah harapan anak anak bangsa mampu bersaing dengan global.
Baca SelengkapnyaHasbiallah Ilyas menilai tindakan penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim, anak toko roti di Jakarta bukan baru pertama terjadi
Baca SelengkapnyaIrjen Djoko menjelaskan Anton melakukan aksinya, dibantu sopir bernama Haryanto
Baca SelengkapnyaRikwanto menyinggung soal penanganan yang begitu lama. Padahal, saksi, barang bukti hingga lokasi kejadian sudah dimiliki secara lengkap
Baca Selengkapnya