Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemerintah Berencana Kenakan Pajak untuk Sembako

Pemerintah Berencana Kenakan Pajak untuk Sembako

Pajak

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Pemerintah Berencana Kenakan Pajak untuk Sembako

Buruh angkut memindahkan beras yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo menanggapi polemik atas rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk sembako. Menurutnya, kebijakan tersebut bagian dari reformasi sistem perpajakan.

Pemerintah Berencana Kenakan Pajak untuk Sembako

Buruh angkut memindahkan beras yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo menanggapi polemik atas rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk sembako. Menurutnya, kebijakan tersebut bagian dari reformasi sistem perpajakan.

Pemerintah Berencana Kenakan Pajak untuk Sembako

Buruh angkut memindahkan beras yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). Dia menjelaskan, pengenaan PPN untuk sembako diyakini akan mewujudkan sistem yang lebih adil antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Mengingat, skema penerapan tarif PPN hanya menyasar sembako dengan kategori tertentu.

Pemerintah Berencana Kenakan Pajak untuk Sembako

Buruh angkut memindahkan beras yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo menanggapi polemik atas rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk sembako. Menurutnya, kebijakan tersebut bagian dari reformasi sistem perpajakan.

Pemerintah Berencana Kenakan Pajak untuk Sembako

Buruh angkut memindahkan beras yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). Dia menjelaskan, pengenaan PPN untuk sembako diyakini akan mewujudkan sistem yang lebih adil antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Mengingat, skema penerapan tarif PPN hanya menyasar sembako dengan kategori tertentu.

Elon Musk Soroti Sosok PNS yang Buang-buang Anggaran Tak Jelas
Elon Musk Soroti Sosok PNS yang Buang-buang Anggaran Tak Jelas

Elon Musk mengungkapkan kritik terhadap pegawai pemerintah melalui media sosial.

Baca Selengkapnya
DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti
DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti

Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Tersandung Kasus Pajak Rp670 Juta, Pramono Pengusaha Susu Boyolali Malah Dapat Bantuan Tambahan Daya LIstrik
Tersandung Kasus Pajak Rp670 Juta, Pramono Pengusaha Susu Boyolali Malah Dapat Bantuan Tambahan Daya LIstrik

Pemilik UD Pramono mendapat berkah usai pertemuan dengan Komite Pengawas Pajak (Komwasjak), beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya
Sederet Alasan Jaksa Desak Hakim Tolak Gugatan Pengembalian Aset Diajukan Rafael Alun
Sederet Alasan Jaksa Desak Hakim Tolak Gugatan Pengembalian Aset Diajukan Rafael Alun

Beberapa aset yang dibelanjakan untuk menghilangkan jejak korupsi.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Jaksa Bongkar Pencucian Uang Rafael Alun hingga ke Ibu Kandung, Kakak dan Adik
Blak-blakan Jaksa Bongkar Pencucian Uang Rafael Alun hingga ke Ibu Kandung, Kakak dan Adik

Dalam sidang, jaksa blak-blakan membongkar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Rafael mengalir hingga ke ibu kandung, adik dan kakaknya.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Rp1.517 Triliun Hingga Oktober 2024
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Rp1.517 Triliun Hingga Oktober 2024

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Waspada, Penerimaan Negara Berpotensi Turun Drastis Akibat Hal Ini
Waspada, Penerimaan Negara Berpotensi Turun Drastis Akibat Hal Ini

Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan dari industri tembakau mengalami penurunan akibat kebijakan peningkatan tarif cukai.

Baca Selengkapnya
Cerita Pengusaha Kena Denda Pajak Rp7,1 Miliar
Cerita Pengusaha Kena Denda Pajak Rp7,1 Miliar

FCA menyatakan bahwa Kaarmann tidak melaporkan kewajiban pajak atas keuntungan modal yang belum dibayarnya.

Baca Selengkapnya
Cara Tepat Menghindari Pajak Progresif Usai Menjual Kendaraan
Cara Tepat Menghindari Pajak Progresif Usai Menjual Kendaraan

Bapenda Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat yang menjual kendaraan bermotor pribadi untuk segera melaporkan transaksi penjualannya.

Baca Selengkapnya
Tax Holiday Diperpanjang Hingga 31 Desember 2025, Apa Artinya?
Tax Holiday Diperpanjang Hingga 31 Desember 2025, Apa Artinya?

Pemerintah Indonesia memperpanjang tax holiday hingga 31 Desember 2025 untuk mendorong investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendukung industri pion.

Baca Selengkapnya
Prihatin Nasib Peternak, Pemkab Minta Ditjen Pajak Turun Tangan Cari Solusi Pemblokiran Rekening Pramono
Prihatin Nasib Peternak, Pemkab Minta Ditjen Pajak Turun Tangan Cari Solusi Pemblokiran Rekening Pramono

Mediasi yang dilakukan KPP Pratama dan Pramono terkait rekeningnya yang diblokir tak menunjukkan hasil alias deadlock.

Baca Selengkapnya