Follow
Suasana keakraban tampak menyelimuti para anggota dan pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) usai penandatanganan kesepakatan damai di ruang Nusantara IV komplek parlemen senayan, Jakarta, Senin (17/11).
Usai berdamai, KMP dan KIH saling akrab duduk satu meja bundar
DPR
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Juru runding Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung dari PDIP dan Juru Runding Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa dari PAN bersama para fraksi dari kedua belah pihak saling berpegangan tangan usai penandatangan kesepakatan damai di ruang Nusantara IV komplek parlemen senayan, Jakarta, Senin (17/11).
Juru Runding Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa dari PAN memberikan keterangan sebelum penandatanganan kesepakatan damai di ruang Nusantara IV komplek parlemen senayan, Jakarta, Senin (17/11).
Juru runding Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung dari PDIP memberikan keterangan sebelum penandatanganan kesepakatan damai di ruang Nusantara IV komplek parlemen senayan, Jakarta, Senin (17/11).
Suasana perundingan damai di ruang Nusantara IV komplek parlemen senayan, Jakarta, Senin (17/11).
Perjanjian damai juga ditandatangani oleh para pimpinan fraksi dari kedua belah pihak.
Juru runding Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung dari PDIP dan Juru Runding Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa dari PAN menandatangani kesepakatan damai di ruang Nusantara IV komplek parlemen senayan, Jakarta, Senin (17/11). Penandatangan tersebut disaksikan oleh para fraksi partai koalisi dari kedua belah pihak.
Juru runding Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung dari PDIP dan Juru Runding Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa dari PAN memperlihatkan surat kesepakatan damai kedua belah pihak yang sudah ditandatangani.
Juru Runding Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung dari PDIP memeluk Juru Runding Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa dari PAN usai menandatangani kesepakatan damai.
Rekomendasi
Berita DPR
Puan Maharani Dorong Edukasi dan Penegakan Hukum untuk Cegah TPPO
Ia meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
Baca Selengkapnya
DPR
Belanja Alat Tulis Kementerian Tembus Rp44 Triliun, Prabowo akan Efisiensi Anggaran
Temuan ini membuat Prabowo akan melakukan efisiensi anggaran.
Baca Selengkapnya
DPR
DPR: PSSI Harus Buktikan Patrick Kluivert Lebih Berprestasi dari STY
DPR akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan PSSI untuk meminta penjelasan terkait pergantian STY.
Baca Selengkapnya
Shin Tae-Yong
Komisi X DPR Segera Panggil PSSI Hingga Menpora Terkait Pemecatan STY
Hadrian menyebut, salah satu hal yang akan dibahas dalam rapat adalah soal pemecatan Shin Tae-Yong.
Baca Selengkapnya
Haji
Anggota Komisi VIII Usul Perbanyak Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri
Petugas haji dari unsur TNI/Polri nantinya lebih banyak membantu jemaah haji, terutama jemaah haji lansia.
Baca Selengkapnya
Presidential threshold
DPR RI Segera Kaji Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
Kajian-kajian atas putusan MK tersebut akan segera dilakukan agar tidak lagi menyalahi aturan.
Baca Selengkapnya
Haji
Kemenag dan Komisi VIII Sepakati Biaya Haji 2025 Turun Jadi Rp55,43 Juta
Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.
Baca Selengkapnya
hmpv
Pemerintah Diminta Antisipasi Virus HMPV
Sistem pemantauan di pintu masuk negara perlu dilakukan peningkatan. Termasuk penggunaan tes diagnostik untuk mendeteksi virus HMPV.
Baca Selengkapnya
Makan Siang Gratis
Anggaran Rp10 Ribu Kurang, DPR Usul Makan Siang Gratis Hanya untuk Siswa PAUD sampai SMP
Anggaran Rp10.000 dinilai tak dapat mencukupi kebutuhan gizi anak.
Baca Selengkapnya
Haji
PAN Minta Pemerintah dan DPR Segerakan Pembahasan Ongkos Haji 2025
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan
Baca Selengkapnya
DPR
Cegah Pelecehan Seksual, Komisi III Minta Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Penegak Hukum
Sahroni juga menegaskan pentingnya kerjasama antara pihak kampus dan penegak hukum dalam menciptakan mekanisme penanganan kasus pelecehan seksual.
Baca Selengkapnya
Utang
DPR: Penghapusan Utang UMKM Rp14 Triliun Harus Hati-hati
Meski program ini sangat baik, Saleh meminta pemerintah tetap perlu berhati-hati merealisasikan program ini.
Baca Selengkapnya