Pajak
Pandangan dari atas menunjukkan berbagai bangunan yang berdiri di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (5/2). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan pemberlakuan bebas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal, tempat ibadah, dan bangunan sosial mulai 2016 mendatang.
Penghapusan PBB ini diberlakukan supaya rakyat Indonesia tidak merasa hidup 'ngontrak' di negaranya sendiri.
Rencananya PBB hanya dikenakan untuk bangunan yang bernilai komersil, seperti tempat usaha, kontrakan, rumah kos, restoran, dan hotel.
Pandangan dari atas menunjukkan berbagai bangunan yang berdiri di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (5/2).
Pandangan dari atas menunjukkan berbagai bangunan yang berdiri di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (5/2).
Luhut telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi.
Baca Selengkapnya
Menurut Luhut, adanya Administrasi Perpajakan (Coretax) memberikan potensi penerimaan pajak sebesar Rp1.500 triliun.
Baca Selengkapnya
Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.
Baca Selengkapnya
Artinya terdapat kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen.
Baca Selengkapnya
Akses serentak dari berbagai pihak mempengaruhi kinerja sistem.
Baca Selengkapnya
Penerimaan pajak tahun 2024 mengalami pertumbuhan 3,5 persen.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berlaku terhadap barang yang tergolong mewah, yakni kendaraan bermotor.
Baca Selengkapnya
Namun, proyeksi itu berubah lantaran Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatasi barang dan jasa yang terkena tarif PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
BPS belum dapat menangkap dampak kenaikan PPN 12 persen dalam rilis inflasi Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Konsep PPN pertama kali dikembangkan oleh ekonom Jerman bernama Wilhelm von Siemens pada 1910-an.
Baca Selengkapnya
Managing Partner Tax RSM Indonesia, Ichwan Sukardi menjelaskan bahwa terdapat beberapa tren terkini dalam perpajakan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ketika tarif PPN meningkat menjadi 12 persen, maka tarif ini juga akan diterapkan pada transaksi uang elektronik.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi