Ahok tahu Sanusi sudah lama kongkalikong dengan petinggi APL
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan tim kuasa hukum M Sanusi menyebut Sunny Tanuwidjaja, orang dekatnya, kerap mengatur pertemuannya dengan petinggi PT Agung Podomoro Land. Ahok justru melakukan serangan balik. Dia menyebut bahwa M Sanusi bukan orang sembarangan.
Menurut Ahok, tersangka kasus suap Raperda zonasi itu kerap lakukan kongkalikong dengan PT Agung Podomoro Land. Itu diketahui Ahok sudah sejak lama.
"Kamu kira Sanusi bukan orang hebat? Sanusi kerja sama APL. Kongsi. Sudah lama," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (6/4).
-
Siapa yang terlibat di Adang? Nantinya secara sukarela mereka akan berbagi tugas, mulai dari menanak nasi, membuat minuman, mengolah bumbu dan memasak lauk.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
Sebelum kenal dengan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, Ahok mengaku terlebih dahulu mengenal M Sanusi.
Sanusi, lanjut Ahok, juga disebut berkongsi dalam dengan PT Agung Podomoro Land di pembangunan Thamrin City, Tanah Abang Jakarta Pisat. "Thamrin City sudah kongsi ambil tempat," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, reklamasi pulau di utara Jakarta menjadi perhatian publik setelah KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketiga tersangka tersebut adalah anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.
Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukkan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ahok, pasangan Pramono Anung-Rano Karno ingin mengetahui secara gamblang sejarah pembangunan simpang susun Semanggi.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca SelengkapnyaKetiganya tampak berbincang dekat tulisan 'Semanggi'. Ahok terlihat menjelaskan proyek jembatan Simpang Susun Semanggi.
Baca SelengkapnyaPejabat Kemendagri yang saat ini menjadi Pj Bupati Bandung Barat, Arsal Latif (AL) ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek revitalisasi pasar.
Baca SelengkapnyaKomisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca Selengkapnyaisi pertemuannya dengan Prabowo Subianto yang salah satunya membicarakan mengenai IKN
Baca SelengkapnyaMenurut Pramono, Ahok merupakan sosok yang tegas dan berani dalam mengambil suatu kebijakan.
Baca SelengkapnyaYunarto menekankan ada 2 hal yang bisa dipetik dari pertemuan Pramono dan Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaTNI memeriksa sebanyak 20 orang saksi terkait kasus dugaan suap Kabasarnas
Baca SelengkapnyaAhok sudah berkomunikasi dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
Baca SelengkapnyaMenurut Bobby, seluruh partai berhak mencalonkan nama-nama di Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.
Baca Selengkapnya