Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Djarot ancam blacklist kontraktor yang main proyek dengan SKPD

Djarot ancam blacklist kontraktor yang main proyek dengan SKPD Djarot Syaiful Hidayat. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) IX, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) DKI Jakarta. Dalam pidatonya, dia berpesan pada pengusaha kontruksi agar tak coba-coba main anggaran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bila terbukti, para kontraktor tersebut akan di-blacklist dalam proyek pembangunan di ibukota.

"Untuk mendapatkan pekerjaan, bayar di muka 5 hingga 20 persen. Pengerjaannya jadi tambal sulam dan rusak lagi, ini yang saya sebut nilai lama, jadi benalu," ujar Djarot, di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (29/1).

Djarot berharap para pengusaha lebih mengedepankan aspek profesionalisme dalam mengerjakan proyek pembangunan. Apalagi, jelang Asian Games 2018 mendatang, pembangunan fisik di wilayah DKI Jakarta akan meningkat.

"Pengusaha jangan coba menyuap. Tunjukan saja profesionalitas di lapangan. Termasuk jika ada SKPD kami melakukan praktik kotor, laporkan ke saya," ucapnya.

Djarot mengungkapkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan PPATK mengawasi pejabat dan para pengusaha yang melaksanakan proyek. Apalagi untuk melakukan lelang proyek kini sudah menggunakan sistem komputerisasi di ULP.

"Bisa dilacak, apakah pengerjaannya profesional atau abal-abal. Atau apakah itu perusahaan broker yang suka menjual tender atau bukan," tandasnya. (mdk/lia)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Titip Pesan Agar Bangun Infrastruktur Jangan Asal Jadi
Jokowi Titip Pesan Agar Bangun Infrastruktur Jangan Asal Jadi

Jokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.

Baca Selengkapnya
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.

Baca Selengkapnya
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Coret Calon Anggota BPK Bermasalah Agar Tak Terjadi Polemik
DPR Diminta Coret Calon Anggota BPK Bermasalah Agar Tak Terjadi Polemik

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut tidak hanya secara formil tapi haruslah uji etik individu dahulu

Baca Selengkapnya
MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan
MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan

Boyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

Baca Selengkapnya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya

Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Perketat Tata Kelola Pengadaan Proyek Tol: Jangan Ada Korupsi
Menteri Basuki Perketat Tata Kelola Pengadaan Proyek Tol: Jangan Ada Korupsi

Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.

Baca Selengkapnya
Perindo Coret Sekum KONI Sumsel dari DCS usai Ditetapkan Tersangka Korupsi
Perindo Coret Sekum KONI Sumsel dari DCS usai Ditetapkan Tersangka Korupsi

Kejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Akal-akalan Pengusaha Banting Harga Demi Menang Lelang Proyek: Korbannya Kualitas
Jokowi Ungkap Akal-akalan Pengusaha Banting Harga Demi Menang Lelang Proyek: Korbannya Kualitas

Jokowi berpesan kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) tidak mementingkan menang proyek tapi malah menurunkan kualitas infrastruktur.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

Baca Selengkapnya