DKI Ajak Warga Manfaatkan Atap Gedung untuk Pertanian Perkotaan
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak warga Ibu Kota termasuk pengelola gedung perkantoran dan apartemen memanfaatkan lahan atap (rooftop) untuk mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming).
"Jika bersama-sama memanfaatkan 'rooftop', itu akan memudahkan Pemprov DKI mencapai ruang terbuka hijau," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Suharini Eliawati di Jakarta, Jumat (15/10).
Menurut dia, DKI Jakarta memiliki potensi besar mengembangkan pertanian perkotaan karena banyaknya gedung-gedung perkantoran, apartemen hingga rumah susun. Sedangkan apabila mengembangkan pertanian secara konvensional, DKI memiliki keterbatasan lahan.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Kenapa ruang terbuka hijau di Jakarta minim? Diketahui, luas ruang terbuka hijau (RTH) DKI Jakarta hanya 33,35 juta meter persegi atau 5,18 persen dari luas total Jakarta. Angka ini jauh dari ketentuan aturan yang mensyaratkan hingga 30 persen.
-
Bagaimana warga Desa Sukamanah tetap menjaga hijaunya desa? Kondisi ini didukung dengan banyaknya hutan, sawah dan ladang yang hijau dan menyegarkan seperti yang tampak di Desa Sukamanah, Cibeber.
-
Kenapa permukiman di Jakarta Timur ditinggalkan? Dari penelusuran yang dilakukan, permukiman ini ditinggalkan penduduknya karena terlalu sering terkena banjir besar.
-
Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkan lahan di Desa Wisata Danau Diateh? Dengan suhu yang relatif dingin, masyarakat sekitar sangat memanfaatkan lahan hijaunya untuk dijadikan pertanian. Hampir 80% dari kawasan ini masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dikelola langsung oleh masyarakat sekitar.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Meski begitu, kata dia, DKI Jakarta masih memiliki sekitar 414 hektare lahan sawah yang masih terjaga dan diharapkan tidak dimanfaatkan pengembang.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, luas ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas keseluruhan kawasan perkotaan Jabodetabek-Puncak Cianjur.
"Pertanian di DKI ini berbasis ruang, bukan lahan. Ada tiga ruang, yakni rumah, kantor dan ruang antara kantor dan rumah," katanya.
Selain untuk mendukung ruang terbuka hijau, "urban farming" juga diharapkan mendukung lingkungan yang bersih serta mendukung kebutuhan pangan rumah tangga dan komunitas sekitar secara mandiri.
Suharini mengatakan hampir 99,95 persen kebutuhan pangan di Jakarta dipasok dari provinsi lain.
Adapun tanaman yang dapat dikembangkan untuk pertanian perkotaan di atap gedung di antaranya sayuran, sayur buah, tanaman hortikultura seperti cabai hingga bunga.
Metode penanaman yang bisa dilakukan dengan menggunakan pot atau wadah, hidroponik, penanaman secara vertikal, penanaman sayuran dengan budidaya ikan atau vertiminaponik.
Sedangkan metode penanaman untuk lingkungan tertutup atau minim cahaya seperti di apartemen dapat menggunakan "indoor farming" dan "container farming" yang memanfaatkan sinar UV.
Dinas KPKP DKI memberikan pelayanan dua bibit tanaman gratis kepada warga dengan melampirkan KTP atau lebih dari 10 bibit tanaman dengan melampirkan surat permohonan kepada Kepala Dinas KPKP DKI.
Selain itu, mengingat situasi masih pandemi, Dinas KPKP DKI menyediakan pelayanan daring untuk bibit tanaman gratis melalui laman openstreetmap.id/dkpkp.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra Luruskan Tudingan PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon
Baca SelengkapnyaAngka ini muncul dengan asumsi satu rumah membutuhkan luas tanah 60 meter persegi.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaHal ini berdasarkan kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaFenomena tersebut ditakutkan akan mengakibatkan kekurangan produktivitas pangan karena kurangnya ketersediaan air. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaStudi mencatat bahwa sekitar 40-70 persen faktor penurunan air tanah diakibatkan pengambilan air tanah. Ini berartiselama masih ada yang mengambil air tanah.
Baca SelengkapnyaFood estate diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaPenurunan muka tanah di selatan Jakarta ini karena penggunaan air tanah.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta juga menyiapkan tangki-tangki air bersih
Baca SelengkapnyaWaduk Lebak Bulus diharapkan mampu menampung luapan debit air bertambah akibat curah hujan yang tinggi.
Baca Selengkapnya