Geger Harta Puluhan Miliar Kasatpol DKI Jakarta
Merdeka.com - Menjadi Aparatur Sipil Negara (PNS) di Provinsi Jakarta rasanya keinginan banyak orang. Bukan tanpa sebab, selain mentereng bertugas di Ibu Kota, gaji ASN di Jakarta juga sangat menggiurkan.
Mengutip website jakarta.bpk.go.id, ada dua hal yang menyebabkan tingginya gaji ASN di Jakarta. Pertama karena pendapatan asli daerah (PAD) nya cukup tinggi, kedua terkait kebijakan remunerasi lewat peraturan daerah (perda).
Terkait tingginya penghasilan seorang PNS DKI Jakarta. Baru-baru ini, temuan harta milik Kepala Satuan Polisi DKI Jakarta, Arifin membuat geger. Mengacu laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) 2021 yang dia laporkan dan dipublikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arifin memiliki kekayaan cukup besar. Yakni Rp24,59 miliar. Jika dibandingkan dengan harta rekan-rekannya di jajaran kepala dinas, bahkan Plt Sekda DKI sekalipun, harta kekayaan Arifin masih paling tajir.
-
Siapa orang terkaya di Indonesia? Adapun Prajogo Pangestu seorang pengusaha yang masuk posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sekitar 55,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp862,8 triliun (dalam kurs Rp 15.519 per USD).
-
Siapa anggota DPD yang memiliki harta Rp15,7 miliar? Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Komeng mengaku memiliki harta senilai Rp15,7 miliar lebih.
-
Siapa yang menerima gaji Presiden tertinggi? Mega menjabat sebagai Presidenmenggantikan Gus Dur sejak 23 Juni 2001 hingga 20 Oktober 2004. Setiap bulannya, dia menerima gaji sebesar Rp50 juta perbulan.
-
Apa saja sumber kekayaan Pratama Arhan? Arhan, yang bermain dalam liga 2 Jepang, mendapatkan gaji sekitar 4 juta hingga 5 juta yen per musim.Besar gaji tersebut setara dengan kurang lebih Rp500 juta. Jika dibagi per bulan, Pratama Arhan menerima penghasilan sekitar Rp41 juta setiap bulannya. Gaji ini diterimanya secara mingguan, dengan jumlah sekitar Rp10 juta per minggu yang masuk ke rekening Arhan.
Hasil Kerja Sejak 15-20 Tahun Lalu
Arifin kemudian memberikan klarifikasi setelah kekayaan yang dimilikinya menjadi perbincangan. Di awal penjelasannya, dia menyebut ada kesalahan angka saat pengisian LHKPN. Menurutnya, ada kesalahan penghitungan nilai aset yang terlalu tinggi hingga membuatnya jadi pejabat paling kaya di Pemprov DKI. Jika mengacu struktur pemerintah saat ini, maka kekayaan Arifin tepat di bawah Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono.
Arifin menjelaskan, sebenarnya kekayaan yang dia miliki adalah gabungan aset yang dia dapat sejak 15-20 tahun lalu.
"Semua data LHKPN yang saya input adalah hasil perolehan sejak 15 hingga 20 tahun yang lalu dengan harga yang masih terjangkau saat itu," kata Arifin di Jakarta, Rabu (21/12).
Arifin mengaku menduduki sejumlah jabatan penting sebelum duduk sebagai Kasatpol PP DKI. Seperti Lurah Duri Utara (Jakarta Barat) pada 1999. Kemudian menjadi Camat Taman Sari (Jakarta Barat) pada 2004 hingga Wakil Wali Kota Jakarta Pusat pada 2015. Sehingga kekayaan yang tercatat saat ini, katanya, diperoleh jauh sebelum menjabat kaSatpol PP DKI. Nilai aset tersebut kemudian bergerak setiap tahunnya hingga menyebabkan harta milik Arifin juga ikut naik nilainya.
Dapat Dipertanggungjawabkan
Meskipun kekayaannya dinilai cukup fantastis sebagai seorang eselon II DKI Jakarta, Arifin memastikan dapat mempertanggungjawabkan asal usul hartanya tersebut.
"Semua yang saya input, dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya," kata Arifin.
Berdasarkan data LHKPN KPK secara elektronik (eLHKPN), pada 2020, Arifin mencatatkan harta kekayaan total Rp24,2 miliar.
Dalam laporan itu, Arifin memiliki dua bidang tanah dan tujuh bidang tanah serta bangunan yang tersebar di Tangerang, Jakarta Barat dan Jakarta Timur dengan nilai aset mencapai Rp23,7 miliar.
Kemudian alat transportasi dan mesin mencapai Rp587 juta terdiri dari tiga mobil dan dua sepeda motor.
Harta bergerak lainnya senilai Rp667,2 juta, kas setara kas mencapai Rp200 juta dan utang sebesar Rp900 juta. Total nilai harta sesuai LHKPN 2020 mencapai Rp24,2 miliar.
Sementara itu, dalam laporan LHKPN 2021 yang dilaporkan pada 22 Maret 2022, Arifin memiliki harta sesuai LHKPN mencapai total Rp24,59 miliar.
Adapun jumlah aset masih tetap sama dengan laporan 2020, yakni dua bidang tanah dan tujuh bidang tanah serta bangunan dengan nilai Rp23,8 miliar.
Kemudian alat transportasi dan mesin dengan aset yang masih sama, yakni tiga mobil dan dua motor senilai Rp573 juta. Harta bergerak lainnya Rp694 juta, kas setara kas juga masih sama Rp200 juta dan jumlah utang sudah berkurang mencapai Rp680 juta.
Tak Mungkin Punya Harta Miliaran Jika Andalkan Gaji
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono coba berpikir positif dengan harta yang dimiliki Kasatpol PP. Bisa jadi, kata Gembong, harta Arifin berasal dari warisan. Sebab dia tak yakin jika harta sebanyak itu hanya bersumber dari gaji.
"Mungkin Arifin punya banyak warisan orangtua. Itu bukan hanya mustahil (punya harta segitu), tapi mustahal. Itu mustahil pegawai DKI Jakarta punya harta segitu banyak," kata Gembong.
Gembong menegaskan, gaji seorang pegawai Pemprov tidak akan membuat orang memiliki harta sampai Rp24 miliar. Dia harap Arifin benar-benar bisa mempertanggungjawabkan harta yang dilaporkan.
"Sepanjang itu peroleh dari hal-hal yang halal, itu kan kita tidak (perhatikan). Rezeki orang itu kan kita enggak boleh batasi. Tetapi sekali lagi, kuncinya ada di situ, soal perolehannya. Barang kali Arifin punya bisnis di luar, kan kita enggak ngerti," ujar Gembong.
KPK Menyorot Kekayaan PNS Jakarta
Terkait kekayaan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, KPK sempat menyorot. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkaget-kaget saat melihat nilai aset para pejabat PNS Jakarta yang didaftarkan di LHKPN. Hal itu dia sampaikan saat Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2022 di Wilayah DKI Jakarta yang bertempat di Balai Kota, Kamis (15/12) lalu.
"Kadang saya enggak habis pikir. Ketika saya cek Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat ini itu, saya punya akses buka LHKPN seluruh penyelenggara pejabat negara termasuk pejabat Pemprov DKI," kata Alex.
Dalam temuan Alex, seorang pejabat PNS DKI bisa punya tanah 20-25 bidang. Dia menilai hal itu suatu kejanggalan.
"Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang. Saya enggak tahu. Ini mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal, dia punya usaha apapun saya enggak tahu. Kan harapannya gitu," tambahnya.
Alex juga mengatakan, hal tersebut membuat harga tanah semakin mahal. Sebab, tanah-tanah hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.
Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk mengubah cara pikir untuk tidak suka menimbun harta.
"Buat apa punya rumah sampai puluhan bidang. Tanah puluhan bidang buat apa dan mohon maaf kita harus men-set cara pikir kita. Jangan menumpuk harta seolah-olah enggak ada habis. Kalau anak dua oke lah. Kalau kasarnya untuk sediakan rumah baru lahir anak, dicadangkan, beli rumah, tapi kan enggak sampai harus puluhan bidang tanah," ujar Alex.
Perihal temuan KPK, Pj Heru Budi tak banyak komentar. Dia mempersilakan inspektorat melakukan penelusuran.
"Ya enggak tahu. Tanya Inspektorat," kata Heru singkat saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/12) lalu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa pejabat negara juga adalah seorang pengusaha.
Baca SelengkapnyaMengintip Isi Garasi Jenderal Maruli, Menantu Menko Luhut Baru Dilantik jadi Kasad
Baca SelengkapnyaPahala menyebut KPK memiliki kecurigaan atas harta Arinal.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Ahmad Dhofiri untuk mengisi kekosongan tersebut.
Baca SelengkapnyaGugatan praperadilan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat (24/11).
Baca SelengkapnyaUsai pelantikan, sejumlah anak pejabat ini menarik perhatian publik. Sebab, mereka memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis di usia muda.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data LHKPN KPK, Ahmad Lutfi memiliki kekayaan senilai Rp10,26 miliar.
Baca SelengkapnyaPublik dalam hal ini, netizen pun mempertanyaka harta fantastis seorang pejabat di Kementerian PU tersebut.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi menangkap Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dalam OTT,
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo dan Mahfud MD sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mereka kepada KPK.
Baca SelengkapnyaJumlah kekayaan ketua KPK saat ini mencapai Rp22,8 miliar. Jumlah ini naik dibanding tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaAep Syaepuloh, Bupati Karawang, menonjol sebagai bupati terkaya di Indonesia.
Baca Selengkapnya