Ini Alasan 2 Pejabat Pemprov DKI Pamer Harta Diperlakukan Berbeda
Merdeka.com - Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh menjelaskan alasan pihaknya memberikan perlakuan berbeda terhadap dua pejabat yang terseret kasus pamer harta.
Dua pejabat itu adalah Massdes Arouffy yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Selvy Mandagi sebagai Kasie Peningkatan Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta Utara.
Diketahui, Massdes dirotasi ke Unit Pengelola Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan, Selvy dinonaktifkan sementara dari jabatannya.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Siapa yang memimpin pembangunan kota? Tim arkeolog mengumumkan mereka menemukan kota yang tersembunyi di bawah pasir dengan usia sekitar 3.000 tahun yang berasal dari masa pemerintahan firaun Amenhotep III, dan digunakan oleh Tutankhamun juga Ay.
"Ya sebenarnya tak ada sesuatu hal yang spesial banget (terhadap Massdes). (Penonaktifan Selvy) ini hanya mempercepat, mempermudah proses pemeriksaan aja dan Alhamdulillah Bu Selvy mengikuti proses pemeriksaan dengan sangat tepat," kata Syaefuloh saat dikonfirmasi, Kamis (4/5).
Adapun hasil pemeriksaan Selvy, menurut Syaefuloh, akan diumumkan dalam waktu dekat. "Ya InsyaAllah mudah-mudahan dalam waktu segera laporan hasil pemeriksaannya selesai," ujar Syaefuloh.
Kemudian, untuk hasil pemeriksaan Massdes, pihaknya telah menyerahkan dan melaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan hasil telah dilaporkan kepada Pak Gubernur juga ditembuskan pada KPK, karena kita koordinasi terus sama KPK," tambah Syaefuloh.
Sebelumnya, Massdes menjadi sorotan karena istri dan anaknya kedapatan memamerkan harta di media sosial. Massdes dan istinya pun telah diperiksa Inspektorat DKI Jakarta.
Bahkan, Massdes juga telah diperiksa KPK beberapa waktu lalu untuk mengklarifikasi laporan kekayaan hasil penyelenggaraan negara (LHKPN) miliknya.
Kemudian, anak dari Selvy juga kedapatan kerap pamer harta. Anak Selvy mengunggah invoice menginap di Hotel Kempinski selama dua malam dengan total Rp27 juta. Selvy pun sudah dipanggil dan diperiksa Inspektorat. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies tidak pernah melakukan hal itu saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI ke Dishub: Jangan Sok Cegat Mobil Orang, Bikin Macet!
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaHeru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPerombakan direksi esuai dengan hasil keputusan para Pemegang Saham PT MRT Jakarta per tanggal 30 Oktober 2023
Baca SelengkapnyaAgus Hilmawan sebelumnya pernah menjabat Dirut Perumda Sarana Jaya.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan keduanya diperiksa mengenai perannya dalam lelang di Pemkot Semarang.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.
Baca SelengkapnyaLalu pada kasus korupsi di pengadaan barang jasa, KPK sebelumnya telah membeberkan yakni terkait proyek di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Baca Selengkapnya