Penyaluran Bansos Tunai di DKI Periode Februari Terkendala Buku Tabungan dan ATM
Merdeka.com - Distribusi bantuan sosial tunai (BST) DKI Jakarta untuk periode Februari mengalami kendala yang menyebabkan nilai bantuan sebesar Rp 300 ribu tak kunjung cair. Dinas Sosial hingga akhir Februari masih mendistribusikan buku sekaligus kartu ATM terhadap penerima manfaat BST.
Penjelasan Pemprov tersebut muncul saat akun Twitter @fikkrips menanyakan alasan BST periode Februari belum cair. Pemprov DKI melalui akun @DKIJakarta, membalas pertanyaan tersebut.
"Sampai dengan akhir bulan Februari 2021, Dinas Sosial masih mendistribusikan buku tabungan dan kartu ATM bagi penerima manfaat yang tidak hadir pada undangan pertama dan kedua," demikian cuitan yang diunggah pada 26 Februari dan dikutip pada Selasa (2/3).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana Jokowi memastikan bantuan pangan sampai? 'Saya hendak memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) sampai kepada para penerima manfaat,' tulis Jokowi dalam akun Instagramnya.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana cara BPH Migas pastikan BBM subsidi tepat sasaran? 'Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,' jelas Halim.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
Selama distribusi buku tabungan dan ATM belum selesai, BST belum dapat dicairkan. "Sehingga belum dapat melakukan pencairan tahap kedua sampai seluruh buku tabungan dan kartu ATM terdistribusi."
Namun, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyatakan tidak ada kendala dalam distribusi BST. Data yang dimiliki Pemprov untuk menyalurkan bantuan dianggap telah tepat sasaran.
"Alhamdulillah soal kendala tidak ada masalah. DKI Jakarta memiliki database e-KTP yang sangat baik. Dukcapil kami sangat teliti. Sejauh ini kami tidak ada permasalahan terkait data," ujar Riza, Senin (1/3). (mdk/gil)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat 245.749 penerima manfaat Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi Lansia , Penyandang Disabilitas, Anak Usia Dini dan Anak dan Remaja.
Baca SelengkapnyaProgram bantuan pangan beras dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaBRI memiliki lebih dari 721 ribu jaringan e-channel yang terdiri dari 700ribu EDC, 12 ribu mesin ATM dan 9 ribu mesin CRM.
Baca SelengkapnyaPenjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara
Baca SelengkapnyaMentan SYL menegaskan, petani penerima pupuk bersubsidi harus terdaftar sebagai penerima subsidi
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rp985 miliar untuk penambahan program pangan murah bersubsidi
Baca Selengkapnya