7 Fakta Supersemar, Surat Pelengseran Soekarno yang Masih Menjadi Misteri Hingga Kini

Merdeka.com - 54 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966, surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) diterbitkan. Surat itu menjadi tanda pergantian era dari orde lama yang dipimpin Soekarno menuju era orde baru yang dipimpin Soeharto.

Pada surat itu, Soekarno memberi wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa G30S PKI.

Namun dalam mengambil wewenang itu, Soeharto justru bertindak agresif dengan membubarkan PKI dan menangkapi orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September. Atas tindakan agresif itu, Soekarno sempat melayangkan surat susulan sebagai protes.

Tapi, sejak keluarnya surat itu kekuasaan Soekarno semakin meredup dan setahun berselang kekuasaannya diganti Soeharto. Sampai saat ini apa isi surat itu dan bagaimana surat itu dikeluarkan masih menjadi misteri.

Ada 3 versi yang beredar mengenai isi Supersemar. Namun versi yang ada itu diyakini tidak 100 persen asli. Berikut 7 fakta Supersemar yang menandakan akhir era Orde baru.

Pemulihan Keamanan Pasca G30S PKI

2020 brilio.net

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dikeluarkan enam bulan setelah terjadinya G30S PKI. Pada peristiwa itu, 6 orang jenderal senior dan beberapa orang dibunuh. Pasukan pengawal presiden Cakrabirawa dituduh menjadi inisiator dalam pembunuhan itu.

Enam bulan berselang, Soekarno meminta Soeharto mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum. Langkah pertama Soeharto pasca keluarnya surat itu adalah dengan membubarkan PKI sehari berselang.

Dilansir dari Historia.id, Probosutedjo, adik Soeharto, mengatakan tidak ada kalimat yang menyebutkan untuk membubarkan PKI pada Supersemar.

"Tetapi Mas Harto memiliki keyakinan pemulihan keamanan hanya akan terjadi bila PKI dibubarkan," tulis Probosutedjo dalam bukunyaSaya dan Mas Harto

Soekarno Melayangkan Protes

2020 liputan6.com

Atas Tindakan Soeharto, Soekarno melayangkan surat berisi protes. Dilansir dari Liputan6.com (11/3/2019), surat itu berisi peringatan kepada Soeharto kalau wewenangnya hanya pada pemulihan keamanan dan ketertiban, bukan membubarkan partai politik. Mengenai hal ini, Soeharto tidak pernah memberikan tanggapan apapun sampai dia meninggal.

Utusan Soeharto Menghadap Soekarno

Pada tanggal 11 Maret 2020, atau sebelum surat itu dikeluarkan, tiga utusan Letnan Jenderal Soeharto dikirim untuk menghadap Soekarno di Istana Bogor. Mereka bertiga adalah Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rachmat.

Banyak versi yang beredar bagaimana keadaan di Istana Bogor waktu ketiganya menghadap Soekarno. Salah satunya ada yang mengatakan Soekarno ditodong pistol. Ada pula yang mengatakan kalau Soekarno menandatangani surat itu dengan sukarela.

Soekarno Merasa Dikentuti

2020 liputan6.com

5 bulan berselang, tepatnya pada 17 Agustus 1966 dalam pidatonya yang berjudul "Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah", Soekerno menegaskan bahwa Supersemar bukanlah "transfer of sovereignity" ataupun "transfer of authority". Sama sekali bukan pengalihan kekuasaan.

Dilansir dari Liputan6.com, dalam pidatonya itu, Soekarno mengecam pihak-pihak yang mengkhianatinya.

"Jangan jegal perintah saya. Jangan saya dikentuti," pekik Soekarno dalam pidatonya itu.

Tiga Versi Surat

Arbi Sumandoyo

Arsip Nasional Indonesia (ANRI) memiliki tiga versi Supersemar yang berbeda. Dari ketiganya, diyakini tidak semuanya yang 100 persen asli. ANRI sendiri sudah menghabiskan waktu belasan tahun untuk mencari keberadaan surat tersebut. Namun hasilnya masih nihil. Berikut isi salah satu tiga versi surat yang beredar:

1. Mengambil segala tindakan untuk pemulihan keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannnya pemerintahan dan revolusi, menjamin keselamatan dan kewibawaan pemimpin negara, dan melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi.
2. mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya
3. Melaporkan sesuatu yang bersangkut-paut dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Naskah Versi Jenderal Muhammad Jusuf

Arbi Sumandoyo

Panglima TNI Jenderal Muhammad Jusuf mengatakan kalau surat itu ditulis oleh Komandan Tjakrabirawa Brigjen Saboer dengan karbon rangkap tiga. Salinan pertama yang merupakan naskah utama ditandatangani Soekarno dan kemudian diserahkan kepada Soeharto. Setelah diserahkan, naskah itu tak pernah terlihat lagi.

Naskah kedua disimpan oleh Brigjen Saboer sementara naskah ketiga disimpan oleh Jusuf sendiri. Salinan kedua dan ketiga tidak pernah ditandatangani oleh Soekarno dan surat itu tidak pernah lagi disinggung oleh Muhammad Jusuf.

"Surat yang asli sudah dibawa Basuki (Rachmat) ke Soeharto. Jadi jangan kau tanyakan lagi padaku," kata Jusuf dalam biografinya yang berjudul Panglima Para Prajurit yang ditulis Atmadji Sumarkidjo, dilansir dari Liputan6.com (11/3/2019)

Kemenangan Politik Soeharto

2019 Merdeka.com/Youtube HM Soeharto

Setahun setelah peristiwa Supersemar, atau tepatnya pada 12 Maret 1967, Soeharto dilantik sebagai presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno. Dilansir dari Brilio.com, Jusuf Wanandi, seorang saksi sejarah sekaligus aktivis Kesatuan Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada saat Supersemar keluar, menyebutnya sebagai kemenangan hukum dan politik Soeharto.

Menurut Muhammad Jusuf, peristiwa itu menunjukkan bukti kelicikan Soeharto agar tidak terdorong untuk berhadapan langsung dengan Soekarno. Setelah peristiwa ini, Soeharto justru menjadikan Soekarno sebagai tahanan rumah. Dilansir dari Historia.id, Pada masa pemerintahan Soeharto, Soekarno tidak mendapatkan perawatan yang baik sampai dia meninggal pada 21 Juni 1970. (mdk/shr)