Utang Juragan Toko Tulungagung Capai Miliaran, Begini Nasib Buruh Tak Dapat Pesangon

Merdeka.com - Sejumlah karyawan toko di kawasan pertokoan Belga, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terancam kehilangan pekerjaan tanpa mendapatkan pesangon. Hal ini terjadi lantaran Pengadilan Negeri Tulungagung melakukan eksekusi pertokoan Belga pada Rabu (14/12/2022)

"Situasi rumit karena kami tidak bisa memaksa pengusaha memberikan pesangon ataupun bantuan kepada karyawan yang diliburkan," ujar perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso di Tulungagung, Selasa.

Merespons rencana tersebut, pihaknya akan mengupayakan mencari jalan tengah. Salah satunya dengan mempersiapkan program jaring pengaman sosial untuk para buruh toko yang terpaksa diliburkan sampai batas waktu tak tentu.

Misalnya dengan memberikan program pelatihan tertentu sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Jika sudah memiliki bekal keterampilan cukup, mereka selanjutnya akan diberi bantuan alat atau modal untuk berwiraswasta mandiri.

"Kami bakal menghadap Bupati untuk menyodorkan solusi bagi karyawan yang berhenti kerja," ujar Agus, dikutip dari ANTARA.

Utang Capai Rp22 Miliar

©2016 Merdeka.com

Rencana eksekusi pertokoan kawasan Bela merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung pada 21 September 2021 dengan Nomor Registrasi 2205K/Pdt/2021. Putusan kasasi tersebut menyebut 36 penyewa ruko wajib membayar utang sewa ruko sebesar Rp22 miliar.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mengaku sudah memasukkan permohonan eksekusi ruko tersebut sejak Maret 2022.

Kasus perdata ini berawal saat pihak penyewa yang seharusnya melakukan perpanjangan sewa pada akhir 2014, tidak memenuhi kewajiban.

Perkembangan Kasus

Penyewa berniat memperpanjang sewa hingga 20 tahun ke depan, namun ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan alasan berisiko hilangnya aset daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung lalu menawarkan opsi pembaruan sewa setiap lima (5) tahun sekali, namun penyewa menolak dan mengajukan tuntutan perdata ke pengadilan.

Merespons permasalahan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung memberikan usulan kepada Bupati setempat terkait nasib para karyawan toko pasca eksekusi.

“Usulan pada Bupati untuk memberikan pelatihan ketrampilan kepada karyawan Belga dan lingkungannya,” jelasnya.

Agus mengungkapkan bahwa kasus tersebut bukan kasus salah satu pihak dan dia mengaku tidak menemukan aturan penyelesaian.

"Saya mencari aturan penyelesaian itu tidak menemukan, karena ini bukan kasus yang merupakan salah satu pihak,” tandas Agus. (mdk/rka)