Faktor Agung dalam kisruh PSSI
Merdeka.com - Sesungguhnya sudah malas membicarakan kisruh PSSI. Secerdas apapun kita bahas, sebijak apapun kita sarankan, dan sekencang apapun kita berteriak; toh damai atau tidak, selesai atau tidak, tetap bergantung kepada mereka, para pihak yang berkisruh.
Saya termasuk orang yang sedari awal - ketika terjadi kemelut kepengurusan Nurdin Halid saat yang bersangkutan di dalam sel penjara - berpandangan, lebih baik PSSI dibubarkan sementara, mundur dari FIFA, berbenah dalam dua tiga tahun, lalu maju lagi di forum internasional.
Jika hal itu dilakukan lima atau enam tahun lalu, saat ini PSSI sudah jadi organisasi baru, penuh vitalitas, punya visi dan misi jelas. Dukungan publik yang luar biasa, menjadikan organisasi kuat sekaligus mampu menghasilkan tim nasional tangguh.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi ibu kota? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
-
Kapan Soekarno memutuskan Palangka Raya batal jadi ibu kota? Namun sebelum itu, pada 17 Juni 1964, Soekarno sempat melemparkan pernyataan bahwa penetapan Palangka Raya sebagai Ibu Kota Indonesia batal. Ini beriringan dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1964 tersebut.
-
Dimana markas besar Polri? Kemudian, Kepala Kepolisian Negara kala itu Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo bikin kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bernama Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
Namun semua itu tidak terjadi. Presiden SBY menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang baik, membiarkan PSSI menyelesaikan kemelut internal. Usaha Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menekan Nurdin Halid mundur pun tak membuahkan hasil, karena sikap "wise" presiden.
Nasi sudah menjadi bubur, dan bertahun-tahun membusuk. Masih untung kalau bisa jadi rabuk, kisruh PSSI kian bau dan membuat malu bangsa dan negara.
Bukan soal prestasi tim nasional yang terpuruk, tapi laku orang-orang yang mengklaim diri pengurus sepak bola nasional: menjadikan pelaku kriminal sebagai pemimpin organisasi, kongres yang melibatkan tentara, melarang pemain masuk tim nasional, membentuk tim nasional tandingan, membiarkan pemain asing telantar hingga mati, dll.
Semua itu memang tidak lepas dari kebijakan FIFA. Ya, sebetulnya banyak orang mafhum, organisasi internasional ini dikenal sebagai kumpulan bajingan juga. Jadi, kalau kemudian menelorkan bajingan dan kekisruhan di beberapa negara anggotanya, ya logis saja.
Masalahnya kembali ke negara yang bersangkutan, mau tidak jadi ajang pertikaian para bajingan itu? Di sinilah ketegasan pemimpin nasional dibutuhkan, tapi itu yang tidak kita punyai. Takut dikeluarkan dari FIFA, PSSI malah jadi gak karu-karuan.
FIFA terbukti gagal menyelesaikan kemelut PSSI. Masalah menjadi rumit karena Menteri Pemuda dan Olah Raga Agung Laksono menunjukkan sikap memihak kepada KPSI.
Memang dia mengaku tidak memihak, tidak memberikan rekomendasi kongres baik kepada KPSI maupun PSSI. Ya, tentu saja KPSI tidak butuh rekomendasi kongres, karena dia bukan organisasi resmi. Mau berbuat apapun silakan, tak berpengaruh ke FIFA. Yang butuh rekomendasi adalah PSSI, karena inilah organisasi yang masih diakui FIFA.
Jadi, dengan tidak memberi rekomendasi Kongres PSSI di Palangkaraya, sudah menunjukkan ke arah mana Agung berpihak. Apalagi kemudian polisi menyegel ruang hotel yang hendak dijadikan arena kongres.
Memang atas dasar apa polisi Palangkaraya menyegel ruang sidang kalau tidak ada perintah dari Jakarta. Memang jenderal polisi mana yang dengan tiba-tiba kasih perintah penyegelan, kalau tidak ada permintaan dari pejabat tinggi. Lalu kenapa juga kongres KPSI di Jakarta dibiarkan saja?
Agung Laksono jelas mengabaikan kehadiran utusan FIFA dalam Kongres PSSI Palangkaraya. Apakah dengan demikian, Agung bermaksud memanas-manasi FIFA agar PSSI dikeluarkan dari FIFA?
Jika memang maunya pemerintah atau Menpora Agung Laksono, PSSI dijatuhi sanksi oleh FIFA, mengapa kongres PSSI tidak diintervensi sekalian? Mengapa kongres di Palangkaraya hanya dipersulit, mengapa tidak dibubarkan sekalian?
Dalih Agung mengapa pihaknya tidak memberi rekomendasi Kongres PSSI Palangkaraya adalah karena PSSI tidak melakukan verifikasi peserta atau voter dengan benar. Tentu saja dalih Agung itu dibantah oleh PSSI. Mereka mengklaim telah mengundang voter dengan benar.
Tetapi percayalah, di sini bukan soal benar atau salah. Agung hanya berdalih, mungkin demikian juga dengan PSSI. Pada akhirnya toh yang menentukan bukan soal benar atau salah, tapi soal berkuasa atau tidak. Dan momen berkuasa itu kini ada di tangan Agung Laksono.
Dia adalah satu pemimpin Partai Golkar, partai di mana Nurdin Halid dan keluarga Bakrie berada di sana. Kita tunggu saja aksi konkret mereka selanjutnya, sambil menyaksikan sikap "wise" presiden. (mdk/tts)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSSI akan investigasi dugaan keterlibatan orang dalam di insiden penonton tak bertiket pada laga Indonesia vs Australia.
Baca SelengkapnyaPSIS berencana melakukan banding karena hukumannya dinilai terlalu berat
Baca SelengkapnyaPolisi meminta warga yang menemukan kasus perjudian diharapkan lapor ke pihak berwajib untuk segera dilakukan penyelidikan.
Baca SelengkapnyaKedua belah pihak sudah melakukan pertemuan di Kota Bitung.
Baca SelengkapnyaKaesang datang mengenakan kemeja putih dan celana hitam panjang pada pukul 10.30 WIB
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni merasa heran dengan tindakan yang dilakukan oleh segerombolan massa tersebut.
Baca Selengkapnya"Wasit-wasit Liga 1 dan Liga 2 untuk memimpin pertandingan di Aceh," kata Arya
Baca SelengkapnyaSekjen PSI mendapat masukan sejumlah terkait isu keragaman dan kesetaraan.
Baca SelengkapnyaPT LIB menerima perwakilan dari Persib Bandung di kantor mereka di Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Baca SelengkapnyaGiring mengklaim PSI dipersulit dalam verifikasi parpol peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaLokasi yang dipakai oleh masyarakat untuk tidur tersebut bukanlah area suci untuk tempat salat, melainkan aula tempat pertemuan dan pelaksanaan kegiatan oleh pe
Baca SelengkapnyaGelar Piala Presiden 2024, Erick Thohir Tak Ingin Tragedi Kanjuruhan Terulang
Baca Selengkapnya