Jokowi dan pertarungan dalam APEC

Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai representasi Indonesia akan memasuki gelanggang pentas multilateralnya yang pertama di sidang KTT APEC (APEC Economic Leader’s Meeting) di Beijing, China pada 8-12 November mendatang.

Meski dunia masih meragukan kemampuannya di bidang politik luar negeri dan ekonomi, Jokowi sebagai wakil sebuah negara anggota ekonomi G-20 dan middle power serta penentu di kawasan Asia Tenggara, harus dapat menunjukkan kemampuan diplomasi yang efektif karena paham akan pertarungan di dalam APEC demi kepentingan nasional.

Undangan menyampaikan summit addres bagi Jokowi bersama Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS, Barack Obama merupakan cerminan pengakuan bagi Indonesia dan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk merefleksikan peluang ekonomi Indonesia bagi dunia serta meneguhkan kehadiran dan kontribusi Indonesia dalam hubungan antar bangsa.

Presiden dan delegasi Indonesia perlu mencermati dan mengantisipasi secara mendalam pertarungan agenda antara Tiongkok dan AS dalam forum tersebut dan menempatkan Indonesia dalam posisi yang tepat.

China sebagai tuan rumah telah mengindikasikan pihaknya akan memanfaatkan forum APEC itu untuk mempromosikan sebuah pakta perdagangan Asia Pasifik baru yang dinamai Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) sebagai langkah tandingan melawan pakta perdagangan usulan AS yaitu perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP).

Uniknya, FTAAP awalnya adalah ide AS yang kemudian ditinggalkan karena lebih memfokuskan kegiatan perdagangannya di kawasan Trans Pasifik dengan 11 negara termasuk Jepang tapi tanpa China. Bagi Beijing, FTAAP akan memberikan jaminan adanya akses preferensial (khusus) terhadap mitra-mitra dagangnya yang besar di kawasan itu. TPP dipandang China akan merugikan sekitar USD 100 miliar nilai ekspornya, karena TPP akan lebih suka berdagang dengan sesama anggotanya dan mengurangi dengan China.

Di sisi lain, AS khawatir adanya sebuah proses perundingan pakta perdagangan yang paralel dengan TPP akan mengalihkan perhatian negara-negara calon anggota terhadap pembentukan TPP. Selain itu selama ini proses perundingan TPP tidaklah mudah karena menyangkut berbagai isu seperti masalah BUMN dan subsidi pertanian di Jepang.

Tak heran AS telah secara sangat tegas menolak adanya perundingan mengenai FTAAP namun China tetap dengan pendiriannya. Dalam perkembangan terakhir, sebagaimana dikabarkan oleh Kyodo News Service Report (14/10), rancangan komunike bersama APEC mendatang telah mendatangkan protes dari sebagian anggota APEC menyangkut FTAAP.

Menurut beberapa media internasional, pada akhirnya China mau menghapus dua butir rancangan komunike bersama dengan menghilangkan ajakan diadakannya "studi kelayakan" (bahasa halus diplomasi bagi perundingan awal) FTAAP dan tak ada lagi tenggat waktu tahun 2015 untuk merundingkannya.

Namun hal tersebut telah dibantah oleh China dengan menyatakan bahwa ide FTAAP pada dasarnya telah mendapatkan dukungan banyak negara dan isu FTAAP akan dapat dirundingkan secara baik dalam sidang APEC mendatang.

Beijing juga tercatat akan merampungkan pembicaraan mengenai Regional Comprehensive Economic Partnership dengan 10 negara anggota ASEAN ditambah Australia, India, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan. Beijing akan seoptimal mungkin memanfaatkan forum APEC ini.

Demikian juga kiranya Presiden Jokowi. Pertarungan dua gajah itu di dalam APEC bisa dilihat sebagai hambatan tetapi juga tantangan sekaligus peluang bagi kepentingan nasional. Kunjungan Menlu China, Wang Yi ke Jakarta (3/11) dan Menlu AS John Kerry setelah pelantikan Presiden Jokowi (20/10) tentunya tidak mungkin bila tidak membahas agenda-agenda penting termasuk sidang APEC dan Indonesia "diberi penjelasan" posisi kedua negara itu dalam APEC.

Tergantung pada Presiden dan Menteri Luar Negeri untuk melihat dan memanfaatkan peluang dalam konstelasi politik di dalam APEC tersebut. Apakah pembelian minyak dari Angola, MoU investasi infrastruktur dengan China dan ketidakikutsertaan Indonesia dalam Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB) yang digawangi China merupakan bagian dari respon dan dampak terhadap konstelasi itu? Setiap orang boleh berspekulasi. (mdk/tts)