Kalau beleid itu dilaksanakan, rakyat saya jadi korban
Merdeka.com - Tenggat pelaksanaan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Barang Tambang pada 12 Januari 2014 kian mepet. Kurang dari sebulan, Bupati Sumbawa Barat Zulkifli Muhadli menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia meminta presiden menunda pelaksanaan beleid itu. Sebab, tiga ribu karyawan Newmont, perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat beroperasi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, bisa dipecat. "Saya tidak butuh jawaban tertulis cuma kita butuh langkah-langkah kongkret pemerintah untuk menunda," kata Zulkifli kepada merdeka.com hari ini.
Berikut penjelasan Zulkifli saat dihubungi Faisal Assegaf melalui telepon selulernya.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
-
Siapa yang dipecat dari pekerjaannya? Pada 19 September, bank tersebut mengumumkan pemutusan hubungan kerja Shi dan pengeluaran dirinya dari Partai Komunis China setelah dilakukan penyelidikan terkait masalah tersebut, menurut laporan dari media China, Securities Times.
-
Siapa yang dipecat? Dari tujuh orang tersebut, dua orang polisi dipecat positif mengonsumsi narkoba.
-
Kenapa Bulog pecat oknum buruh? 'Mengenai oknum buruh dalam video yang sedang banyak beredar tersebut merupakan tenaga harian lepas di gudang bukan karyawan BULOG, dan per hari ini buruh tersebut sudah tidak dipekerjakan lagi di Gudang.''Kemudian Kepala Gudang Banjar Kemantren 2 sebagai penanggungjawab kegiatan di Gudang kejadian sudah diberikan SP dan dimutasi', jelas Tomi.
-
Siapa saja yang dipecat selain Jokowi? Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, terdapat 27 kader lain yang juga menerima sanksi berupa pemecatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
Apakah Anda setuju jika Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Barang Tambang dilaksanakan mulai 12 Januari tahun depan?
Prinsipnya, undang-undang itu sangat bagus untuk kepentingan bangsa, negara, rakyat, dan kesejahteraan. Kita sangat mendukung Undang-undang nomor 4 itu. Tapi realita di lapangan kita belum siap melaksanakan saat ini. Itu akan berdampak pada pemecatan dan lain-lain.
Khusus di Sumbawa Barat, saya merasa realita di lapangan juga belum siap. Sehingga saya mengusulkan ditunda karena sebagian rakyat saya akan terdampak kalau undang-undang itu diterapkan pada 12 Januari.
Anda tahu dari mana bakal ada pemecatan karyawan Newmont kalau beleid itu diterapkan?
Pasti karena kalau tidak bisa ekspor apa lagi bisa diproduksi. Mau taruh di mana? Gudangnya tidak muat. Muat ditimbun sampai kapan?
Berapa jumlah karyawan lokal akan jadi korban pemecatan kalau undang-undang itu dilaksanakan?
Kurang lebih tiga ribu orang, belum lagi keluarga mereka.
Tapi itu kan juga kesalahan Newmont sudah diberi waktu empat tahun belum bangun smelter?
Itu kesalahan Newmont juga. Kami tidak dalam posisi membela Newmont. Kami membela rakyat akan terdampak.
Kapan Anda menyurati Presiden Yudhoyono untuk meminta pelaksanaan beleid itu ditunda?
Saya mengirim surat 16 Desember.
Apa Anda yakin surat Anda sudah diterima dan dibaca presiden?
Saya tidak tahu tapi kita sudah lewati prosedur untuk sampaikan surat kepada beliau dan ada tembusannya.
Apa sudah ada jawaban dari presiden?
Saya tidak butuh jawaban tertulis cuma kita butuh langkah-langkah kongkret pemerintah untuk menunda.
Kalau jadi dilaksanakan, apa antisipasi Anda?
Kami harus mencari lapangan pekerjaan untuk mereka diberhentikan.
Kenapa Anda tidak mendesak Newmont mencarikan kerjaan baru buat karyawan dipecat sebagai bentuk tanggung jawab mereka?
kalau mereka pecat sudah ada undang-undang tenaga kerja mengatur. Itu saja kami minta kepada mereka untuk terapkan. Ada pesangon, hitung-hitungannya, itu saja dilakukan.
Jika undang-undang nomor 4 tetap dilaksanakan dan karyawan Newmont dipecat, apakah Anda siap mengatasi masalah itu?
Sebagai bupati, saya harus melakukan apa saja untuk membantu rakyat saya.
Apa sudah dipersiapkan?
Saya akan mempercepat pembangunan perusahaan lain di Sumbawa Barat untuk menampung mereka. Hanya saja bertahap dan tidak bisa sekaligus.
Biodata
Nama Lengkap:
Zulkifli Muhadli
Tempat dan Tanggal Lahir:
Taliwang, Sumbawa Barat, 11 Mei 1958
Pendidikan:
S3 jurusan sosial dari Malang (menolak memberitahu nama kampus, lulus 2009)
S2 manajemen pemasaran dari Universitas Mataram (lulus 2006)
S1 hukum dari Denpasar (menolak menyebut nama kampus, lulus 1998)
Jabatan:
Bupati Sumbawa Barat 2005-2015 (dua periode)
Pekerjaan:
Pemilik PT Latansa (rekanan PT Pertamina) (mdk/fas)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akibat sepi order, PT Sepatu Bata melakukan PHK para karyawannya secara bertahap.
Baca SelengkapnyaInformasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum kebakaran itu terjadi, Soehartono, dan temannya satpam perusahaan dipanggil HRD pada Jumat (17/5)
Baca SelengkapnyaTujuh warga di Kabupaten Blora mengalami penganiayaan oleh karyawan perusahaan tambang setelah mereka mengajukan protes terkait pencemaran udara.
Baca SelengkapnyaKondisi kritis sektor tekstil tidak hanya dialami oleh Sritex.
Baca SelengkapnyaSedikitnya 10 pabrik tekstil berskala besar di Jawa Tengah bangkrut sehingga sekitar 10 ribu karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca SelengkapnyaKementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi PHK.
Baca SelengkapnyaKini, industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca SelengkapnyaDalam penyesuaian ke depan, yang didasari oleh alasan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan secara hati-hati dan kalkulatif untuk menciptakan keseimbangan.
Baca SelengkapnyaPerusahaan mengambil langkah untuk merumahkan buruh karena kekurangan bahan baku dan berdampak terhadap produksi.
Baca SelengkapnyaPeraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memicu komoditas tekstil impor secara lebih bebas ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaLangkah ini bagian dari transformasi bisnis menjadi lebih efisien ke depan.
Baca Selengkapnya