5 Strategi pemerintah agar ISIS tak berkembang di Indonesia

Merdeka.com - Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) merupakan kelompok jihadis pro Al-Qaidah yang ikut berperang di Suriah dan menguasai sebagian wilayah di sana. Kelompok ini dibentuk pada April tahun lalu dan terus berkembang di seluruh jaringan Al-Qaidah di Irak.

Mereka menjadi salah satu kelompok pemberontak melawan rezim Basyar al-Assad di Suriah. Meski jumlah anggota mereka belum diketahui pasti namun diperkirakan mereka mempunyai ribuan anggota, termasuk kaum jihadis dari luar negeri.

Kini, ISIS telah berkembang di Indonesia. Bahkan dari dalam penjara, pentolan Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir memberikan dukungan terhadap ISIS.

Bahkan di hari pertama kerja usai libur lebaran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) langsung menggelar rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta untuk membahas perkembangan ISIS di Indonesia. SBY khawatir rakyat Indonesia yang mayoritas muslim dapat terpengaruh oleh ajakan kelompok tersebut.

"Tidak semua persoalan yang terjadi di Timur Tengah itu persoalan agama, banyak juga konflik di sana sesama beragama. Kalau menyimpulkan bahwa Islam lawan non Islam, dan Islam melawan Barat itu keliru," ujar SBY .

Berbagai cara dilakukan pemerintah agar ISIS tidak berkembang di Indonesia. Berikut 5 di antaranya:

Kementerian Agama kumpulkan semua pimpinan Islam

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin segera mengumpulkan tokoh-tokoh agama, ormas Islam dan pimpinan-pimpinannya untuk membahas permasalahan ISIS yang mau masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan ini guna menyatukan persepsi terkait upaya-upaya pencegahan gerakan ISIS di Indonesia."Jadi bagaimana cara kita menyikapinya. Jangan sampai umat di bawah semakin resah. Jadi perlu ada penjelasan, perlu ada penyadaran," ujar Lukman di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8).Menurut Lukman, kelompok ISIS merupakan organisasi yang radikal dan menggunakan cara-cara kekerasan yang dapat mengancam keselamatan rakyat."Ini adalah organisasi yang radikal, yang militan, yang kemudian menggunakan cara-cara kekerasan yang karenanya kemudian bertentangan dengan ideologi negara. Ini adalah ancaman terhadap keutuhan kita berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Menlu larang WNI pergi ke negara-negara yang jadi markas ISIS

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berupaya untuk mencegah WNI bepergian ke markas (Islamic State of Iraq and Syria) ISIS atau negara-negara yang ada keberadaan kelompok tersebut. Marty mengatakan, jika WNI pergi ke lokasi-lokasi di mana kelompok ISIS ada akan membahayakan keselamatannya."Keberadaan warga negara kita yang ikut berperang di kondisi konflik itu sesuatu yang ingin saya cegah karena bisa bahayakan diri mereka sendiri," ujar Marty di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8).Salah satu upaya pencegahan, kata Marty, yakni pada proses aplikasi paspor. Dalam hal ini, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan juga negara-negara yang mengaplikasikan visa."Dari Kementerian Hukum dan HAM akan pastikan keabsahan dari rencana seseorang ke wilayah konflik atau kita bekerja sama dengan negara kawasan dalam proses aplikasi visa, apakah aplikasi itu berdasarkan maksud dan tujuan yang jelas atau tidak jelas tujuannya," jelasnya.Namun, Marty mengungkapkan kendala yang dihadapi dari upaya pencegahan melalui visa ini. Yakni, para WNI yang memiliki visa on arrival, bisa bebas masuk ke negara-negara yang mengaplikasikan jenis tersebut."Ada kendala, di kawasan kan ada menerapkan visa on arrival, sehingga ini jadi kendala, karena prinsipnya warga kita bisa bepergian tapi visa ke negara-negara itu," jelasnya.

Pemerintah akan penjarakan penyebar ajaran ISIS

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengaku telah menginstruksikan secara lisan kepada semua petugas Lembaga Pemasyarakatan agar waspada terhadap pergerakan ISIS di penjara. Amir melarang adanya kegiatan-kegiatan terkait ISIS, seperti penyebaran ajaran, simbol-simbol ISIS, dan sebagainya di dalam LP."Sekarang saya sudah berikan instruksi tadi pagi lisan ya kepada seluruh pemasyarakatan di mana ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi jelas sekali tidak boleh ada simbol-simbol ISIS berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan," tegas Amir di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8).Amir mengatakan, petugas LP yang lalai mengawasi akan dikenakan sanksi berupa penundaan pangkat jabatan dan mutasi. "Pada petugas bisa diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat dan mutasi," ujarnya.Namun, hingga saat ini, Amir mengaku belum menerima laporan apakah ada kegiatan-kegiatan napi teroris yang terindikasi oleh ISIS. Guna mencegah hal itu, Amir akan menuangkan aturan itu secara tertulis."Ini kan baru (lisan). Jika ada memberitakan ini kan aparat saya bisa waspada. Isolasi bukan preventif lagi. Ini kan baru cetuskan, kalau saya cetuskan dan sudah ada yang melanggar, bisa masuk ruang isolasi," pungkasnya.

Pemerintah blokir video ISIS di Youtube

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menyatakan akan segera memblokir video yang diunggah di YouTube yang berisi ajakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) untuk bergabung ke Irak."Kami akan segera menindaklanjuti hasil rapat terbatas di Menkopolhukam hari ini jam 10.00 WIB terkait video ISIS," kata Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin (8/4).Ia mengatakan salah satu hasil rapat tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta untuk menutup akses video ISIS yang diunggah di youtube.Sebelumnya banyak pihak yang meminta kementerian itu segera memblokir akses terhadap video ajakan bergabung dengan ISIS.Namun Kemenkominfo belum bisa melakukan hal itu karena salah satunya belum ada pengaduan dari masyarakat atau lembaga yang berwenang."Ini akan ditindaklanjuti segera, kami akan segera memblokirnya," katanya.

Pemerintah tolak dan haramkan ISIS berkembang di Indonesia

Pemerintah Indonesia menolak keras perkembangan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kini disingkat menjadi Islamic State (IS) di wilayah NKRI. Pemerintah berpandangan ajaran ISIS bertentangan dengan Pancasila, ideologi negara Indonesia."Paham ISIS bukan agama ini masalah ideologi kalau kita kaitkan dengan negara kita tidak sama bertentangan dengan Pancasila dan ideologi NKRI," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto usai Rapat di Kantor Presiden, Senin (4/8).Pemerintah Indonesia tidak mengizinkan paham ISIS berkembang di Indonesia. "Setiap upaya pengembangbiakan paham ISIS harus dicegah, Indonesia tidak boleh jadi tempat persemaian dan kita sendiri harus hormati negara kita sendiri bukan negara Islam negara yang anut azas kebhinekaan," ujarnya.Upayai-upaya pencegahan, kata Djoko, di antaranya yakni mencegah berdirinya perwakilan-perwakilan kelompok tersebut dalam bentuk formal atau informal yang berlaku kepada semua pihak. Kemudian, lanjut Djoko, Kementerian Agama dan tokoh-tokoh agama juga masyarakat melakukan upaya pencerahan publik terhadap keberadaan paham ISIS tersebut."Menag akan melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada seluruh tokoh agama dan masyarakat yang ada," ujar Djoko.