AJI Banda Aceh Desak Jokowi Reformasi Lembaga Kepolisian

Merdeka.com - Puluhan jurnalis dan masyarakat sipil di Aceh menggelar aksi di Simpang Lima, Banda Aceh, Senin (30/9) pukul 16.15 WIB, mengecam segala bentuk kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalis. Mereka membawa poster dan spanduk bertuliskan 'Stop Kriminalisasi Jurnalis dan Aktivis'.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan pihak kepolisian dan menjadi perhatian pengguna lalu lintas. Kawasan tersebut pada sore hari merupakan daerah padat lalu lintas. Para pengendara memperlambat laju kendaraannya melihat aksi tersebut.

Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh, Juli Amin mengatakan, terhitung sejak tanggal 14 sampai 25 September 2019 ada 14 jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan saat menjalankan tugasnya. Kejadian itu tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan pelakunya adalah oknum aparat kepolisian.

"Seharusnya kepolisian itu mengayomi dan melindungi siapapun," kata Juli Amin yang juga Koordinator Aksi.

Juli Amin meminta agar semua pihak untuk tidak menghalang-halangi, mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Dalam menjalankan profesinya, jurnalis dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

"Kita mendesak penegak hukum agar memproses hukum pelaku kekerasan terhadap jurnalis, meskipun dari kalangan korps sendiri," pintanya.

Sementara itu Ketua AJI Banda Aceh, Misdarul Ihsan mengatakan, jurnalis yang mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat kepolisian terjadi saat meliput demontrasi. Alasan jurnalis tidak menggunakan identitasnya saat meliput, semua itu tidak benar.

"Semua jurnalis yang korban menggunakan identitasnya, jadi tidak benar kalau tidak ada pengenal diri," ungkapnya.

Katanya, salah satu bentuk pembungkaman terhadap kekritisan adalah dengan ditetapkan Dandhy Dwi Laksono, pendiri Watchdoc dan juga anggota AJI Indonesia ditetapkan menjadi tersangka. Dia dijerat dengan UU ITE karena kicauan kritisnya di media sosial.

"Kita mendesak Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan Dandhy dari status tersangka dugaan asus SARA dengan menerbitkan SP3," pintanya.

Tak hanya itu, Ihsan juga menyoroti kekerasan dan intimidasi yang terjadi di Aceh. Pembakaran rumah Asnawai, jurnalis salah satu media cetak di Aceh dibakar oleh OTK. Hingga kasus tersebut belum ada kejelasan proses hukumnya.

"Kita mendesak Polda Aceh untuk segera mengungkapkan motif dan dalang kasus pembakaran rumah jurnalis di Aceh Tenggara itu," imbuhnya.

Aspirasi lain yang disampaikan dalam aksi tersebut. Ketua AJI juga menilai reformasi kepolisian mutlak harus segera dilakukan. Karena banyak kasus kekerasan menimpa jurnalis melibatkan pihak aparat kepolisian.

"Kita meminta Presiden RI, Joko Widodo agar segera mereformasi lembaga kepolisian," tutupnya.