Follow
APBD DKI naik, Mendagri harap sesuai prioritas dan dipertanggungjawabkan
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Anggaran itu telah disahkan sebesar Rp 77,117 Triliun.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap semua program yang dibuat dan dimasukan dalam APBD 2018 harus sesuai dengan skala prioritas daerah.
"Mudah-mudahan semua program yang dibuat oleh DPRD dan pemda khususnya DKI harus sesuai dengan aspirasi daerah, harus sesuai dengan skala prioritas daerah. Kalo jakarta bagaimana mengatasi banjir kemacetan. Itu saja," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Kamis (30/11).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
Selain itu, ia berharap ini tidak kembali memicu keributan antara gubernur dan juga DPRD seperti sebelumnya. Serta dapat terus dipertanggungjawabkan secara politik.
"Dulu tidak ada kesepakatan sehingga Pergub yang ribut Pak Ahok dengan DPRD. Mudah-mudahan sekarang tidaklah karena anggaran yang baik diputuskan antara DPRD dengan pemerintah sehingga ada pertanggung jawaban secara politik," tandasnya.
Untuk diketahui, APBD DKI Jakarta 2018 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11) siang. Nilai APBD DKI Jakarta 2018 mencapai Rp 77 triliun lebih. Dana itu akhir ya disahkan setelah mengalami beberapa pembahasan dan juga perdebatan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.
Baca Selengkapnya
Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Dengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya